Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus menggenjot program berbasis lingkungan berkelanjutan melalui optimalisasi urban farming di seluruh wilayah kelurahan.
Langkah ini diproyeksikan sebagai solusi terpadu untuk menekan volume sampah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) harus menjadi leading sector dalam mengakselerasi implementasi program hingga ke tingkat lorong.
“Kita perlu maksimalkan program urban farming di semua wilayah. Keterlibatan aktif kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, sangat penting dalam pembangunan di tingkat lorong,” ujar Munafri, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, urban farming tidak hanya berfokus pada pemanfaatan lahan sempit menjadi produktif, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah organik diolah menjadi kompos untuk mendukung pertanian perkotaan.
“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga di tengah dinamika perkotaan,” tambahnya.
Menurut Munafri, program tersebut telah menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah, dengan terbentuknya ekosistem berbasis pangan dan ekonomi lokal.
Ia juga mendorong setiap kelompok masyarakat untuk membina minimal dua lorong melalui kolaborasi bersama lurah serta RT/RW setempat guna menciptakan lingkungan yang produktif, bersih, dan tertata.
Sebagai penguatan program, Pemkot Makassar turut mengembangkan model peternakan skala kecil yang ramah lingkungan dan dapat diterapkan di lahan terbatas.
“Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Dengan sistem yang baik, bisa produktif dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Untuk memastikan keberlanjutan program, DP2 diminta berkoordinasi dengan Dewan Lingkungan serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Lebih jauh, Pemkot Makassar menargetkan pengelolaan sampah mencapai minimal 95 persen. Saat ini, capaian tersebut dinilai masih belum optimal dan belum menyentuh angka 70 persen secara maksimal.
“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita, minimal 95 persen sampah harus terkelola,” tegas Munafri.
Ia pun menginstruksikan camat dan lurah untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi wilayah serta memperkuat kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Sering-sering turun ke wilayah. Lihat langsung, bangun kegiatan bersama masyarakat. Itu yang akan membuat perubahan nyata,” pungkasnya.
