Pantau - Iran mewacanakan penerapan pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional.
Wacana tersebut disampaikan Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi.
Ia menegaskan perlunya sistem pengelolaan dan pengendalian di Selat Hormuz dan Teluk Persia.
Ia mengatakan, "Pemerintah harus menetapkan sistem pengelolaan dan pengendalian untuk Selat Hormuz dan Teluk Persia. Setiap kapal yang ingin masuk berdasarkan kepentingan nasional Iran harus membayar pungutan,".
Kebijakan ini dikaitkan dengan kepentingan nasional Iran dalam mengelola jalur pelayaran strategis dunia.
Azizi juga menilai Amerika Serikat lebih membutuhkan kesepakatan damai dibanding Iran.
Ia menyebut Iran tidak mempercayai Amerika Serikat dalam proses negosiasi.
Sebelumnya, perundingan kedua negara berlangsung di Pakistan setelah pengumuman gencatan senjata selama dua pekan.
Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan.
Delegasi Amerika Serikat pun kembali tanpa hasil dari pertemuan tersebut.
Dampak kegagalan perundingan terlihat pada pergerakan kapal tanker minyak di kawasan.
Dua kapal tanker dilaporkan berbalik arah setelah pengumuman tersebut.
Kapal Agios Fanourios I yang menuju Irak dan Shalamar yang menuju Uni Emirat Arab memilih mengubah rute.
Sementara sejumlah kapal lain tetap melanjutkan perjalanan.
Wacana pungutan ini menunjukkan langkah strategis Iran dalam mengelola jalur perdagangan global di tengah ketegangan geopolitik.
