Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan latar belakang dirinya yang meluapkan kemarahan saat meninjau proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (11/4/2026) lalu.
Dody membeberkan alasannya 'naik pitam' saat itu karena pembangunan gedung SR di Nganjuk hanya berkisar 15%, di mana angka itu jauh tertinggal dengan daerah lainnya, seperti di Surabaya dan Sampang. Ia mengaku hanya menerima alasan-alasan berbau teknis yang dilontarkan oleh jajarannya di lapangan.
"Nganjuk 'kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Mungkin 15 persenan lah. Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang, ngasih excuse kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya keteringgalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse," ungkap Dody saat meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4/2026).
Ia juga mencurigai terdapat sejumlah aktivitas tidak sehat yang menghambat proses hingga pengawasan proyek pembangunan gedung SR itu. Dody mengatakan jajarannya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS), yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, seolah-olah tidak ingin bertindak tegas terhadap penyedia jasa, di mana terdapat kabar pemberian 'setoran' kepada pihak-pihak tertentu.
"Saya ini agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada tim saya, tapi 'kan rumor. Saya enggak bisa buktikan. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin terjadi dengan Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa kekesalannya muncul karena menilai sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung Sekolah Rakyat belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program tersebut, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengakui sempat sangat emosional ketika melihat lambatnya progres pembangunan di lapangan.
Menurutnya, jika situasi tersebut terjadi ketika dirinya masih jauh lebih muda, ia mungkin akan bereaksi lebih keras. Namun, ia menegaskan bahwa program prioritas presiden, terlebih yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem, tidak seharusnya diperlakukan secara sembarangan.
Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas menjalankan program pemerintah semestinya bekerja profesional dalam mendukung kebijakan presiden.
Dody menambahkan bahwa kekesalannya terhadap lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah sebenarnya telah muncul sejak sekitar dua bulan terakhir.
Saat itu, ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diharapkan Presiden Prabowo—yakni agar bangunan Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026—dengan jadwal kontrak proyek yang tercantum sebelumnya.
"Dua bulan lalu saya baru ketemu fakta. Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Ini jadi seolah-olah melawan perintah presiden. Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Saya juga bingung kok bisa begitu," ujarnya.
Oleh sebab itu, Dody menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah satu dari sekian program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta membangun masa depan bangsa lewat jalur pendidikan bagi anak-anak yang tumbuh besar di keluarga prasejahtera.
Dody menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Ia menilai program tersebut sebagai langkah besar yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak seharusnya disalahgunakan atau dijalankan secara tidak serius.
Atas temuan di Nganjuk tersebut, Dody menekankan kepada seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar bekerja lebih serius dalam menjalankan program-program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa para menteri maupun ASN pada dasarnya merupakan pembantu presiden yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi menyeluruh serta menyiapkan langkah-langkah tegas dan terukur terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan proyek di lapangan.
Dody menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU dalam waktu dekat. Ia menilai pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada penyedia jasa di lapangan masih sangat minim meski peringatan telah diberikan sejak sekitar dua bulan lalu.
Menurutnya, langkah evaluasi tersebut penting untuk memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai target. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di Nganjuk, seraya menegaskan bahwa sebagai menteri dirinya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut.
