JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, kritik terhadap pemerintah tidak boleh digeneralisasi sebagai hal yang buruk.
Menurut dia, kritik yang baik bagi pemerintah harus ditindaklanjuti, tetapi kritik yang buruk justru harus direspons dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak merusak demokrasi.
"Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi," kata Habiburokhman dalam siaran pers, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Inflasi Pengamat atau Defisit Toleransi Kritik?
Habiburokhman mengaku sependapat dengan ucapan Sekreraris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahwa terdapat "inflasi".
Menurut dia, ada sejumlah pihak yang mengeklaim diri sebagai pengkritik, tetapi menyampaikan soal propaganda hitam, kebohongan, dan kebencian.
"Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," ucap Habiburokhman.
Ketua Komisi III DPR ini mengeklaim, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah banyak menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun.
Baca juga: Seskab Teddy Soroti Inflasi Pengamat, Singgung Pihak yang Asal Bicara Tak Sesuai Fakta
""Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik yang tidak membangun bahkan merusak alias toxic," kata Habiburokhman.
Habiburokman lantas menyinggung adanya ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subinto yang menurut dia perlu dikritisi.
Ia menilai, terlalu mahal ongkos politik yang harus dibayar jika ada pihak yang ingin merebut kekuasaan secara inkonstitusional.
Habiburokhman mengingatkan, Prabowo sebagai presiden setidaknya punya waktu selama 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya dan dapat dievaluasi oleh rakyat pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
Baca juga: Terbang Temui Putin, Prabowo akan Suarakan Posisi RI di Geopolitik Dunia
"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujar dia.
Habiburokhman meyakini, Prbaowo merupakan sosok yang berkomitmen untuk menjaga demokrasi.
"Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorang pun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, istilah inflasi pengamat disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
