Menteri PU mengatakan progres pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di kota Surabaya mencapai 45 persen. Proyek ini ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.
IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan progres pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di kota Surabaya mencapai 45 persen. Proyek ini ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.
Ia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan yang layak dan terintegrasi.
"Progres di Surabaya ini bagus, sekitar 45 persen dan kualitasnya juga baik. Secara umum, pekerjaan pembangunan SR yang dikerjakan Waskita Karya dan mitra berjalan dengan baik. Di Kabupaten Sampang juga hampir 40 persen. Memang ada di lokasi lain yang masih tertinggal, tapi secara keseluruhan masih dalam kondisi terkendali dan terus dikejar," ujar Dody dalam keterangan resmi, Minggu (12/4/2026).
Sekolah Rakyat Tahap II di Kota Surabaya berlokasi di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, dan dibangun di atas lahan seluas sekitar 6,6 hektare dengan status lahan hak pakai Pemerintah Kota Surabaya. Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor Waskita Karya–CAG KSO melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur.
Fasilitas yang dibangun mencakup ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa, serta dilengkapi asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, instalasi air bersih, hingga sarana olahraga seperti lapangan basket dan mini soccer.
Dody menekankan pentingnya menjaga komitmen penyelesaian dan percepatan pekerjaan konstruksi agar fasilitas dapat segera dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.
“Saya minta seluruh pihak harus menjaga komitmen agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Insyaallah kalau progres-nya sudah bagus seperti ini akan selesai sebelum 20 Juni. Sehingga pada 1 Juli, fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar,” ujar Dody.
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan di lapangan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga dan tidak terjadi keterlambatan.
“Untuk yang masih tertinggal harus segera dikejar dengan langkah konkret di lapangan, termasuk penambahan tenaga kerja dan penguatan pengawasan,” tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)
