Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memastikan Selat Hormuz masih berada dalam kendali dan tetap dibuka untuk pelayaran sipil, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS).
Pesan itu disampaikan IRGC merespon ancaman Donald Trump Presiden AS, yang sebelumnya mengancam melakukan blokade untuk semua kapal yang keluar masuk jalur pelayaran strategis bagi distribusi minyak dan gas dunia itu.
Melansir kantor berita Sputnik, Senin (13/4/2026), dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut bahwa Selat Hormuz berada dalam “kendali dan manajemen yang wajar” serta tetap dapat dilalui oleh kapal-kapal sipil selama mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Namun demikian, IRGC menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi kapal militer. Mereka memperingatkan bahwa setiap upaya kapal perang untuk mendekati Selat Hormuz dengan dalih apa pun akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.
“Pendekatan kapal militer ke Selat Hormuz dengan alasan apa pun akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan ditindak tegas,” demikian pernyataan IRGC.
Adapun ancaman blokade itu disampaikan Trump, menyusul kegagalan perundingan untuk mengakhiri perang dengan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa langkah blokade akan segera dimulai dan melibatkan sejumlah negara lain.
“Blokade akan segera dimulai. Negara lain juga akan terlibat. Iran tidak akan diizinkan mengambil keuntungan dari tindakan pemerasan ilegal ini,” kata Trump seperti dikutip kantor berita Anadolu, Senin (13/4/2026).
Sejak konflik memanas, Iran diketahui membatasi pergerakan kapal di wilayah tersebut, yang berdampak pada stabilitas pasokan energi global.
Trump mengungkapkan telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk mencegat setiap kapal di perairan internasional yang diduga membayar “biaya” kepada Iran.
“Saya telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang membayar tol kepada Iran,” ujarnya.
Kegagalan perundingan di Islamabad disebut dipicu penolakan Iran terhadap tuntutan utama AS, terutama terkait penghentian ambisi nuklir Teheran. (bil/iss)
