Bisnis.com, BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung untuk bersinergi guna memastikan proyek Bus Rapid Transit (BRT) digarap secara optimal.
Legislator menekankan bahwa sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), kualitas pengerjaan transportasi massal ini tidak boleh dikesampingkan agar tidak menjadi infrastruktur yang sekadar "asal jadi".
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, meminta Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan segera melakukan koordinasi intensif. Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan harus berbanding lurus dengan kualitas fisik di lapangan.
“Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya jelek. Kan anggarannya bintang lima, jangan sampai hasilnya kaki lima,” tegasnya belum lama ini.
Desakan ini muncul menyusul langkah Wali Kota Bandung yang sempat membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT.
Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan terkait kualitas pengerjaan infrastruktur yang dinilai tidak memenuhi standar.
Uung mengingatkan agar proyek ini mendapatkan atensi serius guna menghindari preseden buruk keterlambatan proyek infrastruktur, seperti yang terjadi pada pembangunan Flyover Nurtanio. Menurutnya, pembangunan BRT harus mencerminkan standar kelas nasional yang mumpuni.
“Anggaran di kementerian cukup besar, jadi hasilnya harus bintang lima,” ujarnya.
Selain aspek fisik, ia juga menyoroti urgensi sosialisasi kepada masyarakat luas. Ia menilai pemahaman warga terkait tujuan dan manfaat kehadiran BRT masih minim, sehingga perlu ada edukasi yang masif sebelum operasional resmi dimulai.
“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini diluncurkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan Pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi dampak sistemik pembangunan terhadap arus lalu lintas dan kondisi sosial.
Salah satu titik krusial yang disorot adalah Jalan Sudirman. Uung menilai ruas jalan tersebut saat ini sudah menyempit akibat perluasan trotoar, sehingga kehadiran jalur khusus BRT berisiko memicu kemacetan parah.
Persoalan lain yang membayangi adalah keberadaan pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom. Mengingat BRT dijadwalkan mulai beroperasi pukul 06.00 WIB, potensi gesekan dengan aktivitas pasar tradisional menjadi tantangan tersendiri.
“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu sosialisasi dan antisipasi harus dilakukan,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mengkaji berbagai hambatan teknis maupun sosial di lapangan. Pembangunan diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika ekonomi masyarakat sekitar.
“Kalau BRT berjalan lancar, itu bagus bagi Kota Bandung karena punya transportasi yang mumpuni, tepat waktu, dengan trayek yang teratur,” pungkasnya.
