CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan adanya perubahan signifikan pada format penyelenggaraan Piala Presiden 2026.
Turnamen pramusim edisi kedelapan tersebut saat ini tengah dimatangkan dengan peluang mengusung konsep yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Erick menjelaskan bahwa pihaknya, bersama Ketua Steering Committee Maruarar Sirait, sedang menggodok formula baru yang diharapkan mampu melibatkan lebih banyak peran dari pemerintah daerah.
Sebagai catatan, sejarah Piala Presiden telah melibatkan antara enam hingga 20 klub dari Liga 1 dan Liga 2.
Pada edisi 2025 lalu, turnamen ini mencatatkan sejarah dengan kehadiran klub luar negeri, meski jumlah peserta menjadi yang tersedikit yakni hanya enam tim.
Klub Thailand, Port FC, keluar sebagai juara setelah menumbangkan Oxford United di partai final.
Mengenai waktu pelaksanaan, Erick mengakui adanya tantangan kompleksitas jadwal pada tahun 2026.
Mengingat adanya agenda Piala Dunia 2026, penyelenggaraan Piala Presiden kemungkinan besar tidak akan digelar pada bulan Juli seperti tahun sebelumnya.
Selain masalah jadwal, PSSI juga tengah mempertimbangkan keterlibatan klub-klub dari level kabupaten, kota, hingga provinsi.
Erick menyebut kehadiran klub luar negeri seperti Port FC dan Oxford United pada edisi sebelumnya memberikan dampak positif dan mereka memiliki minat untuk kembali berpartisipasi.
"Pembangunan tim nasional serta Liga 1 dan Liga 2 sudah berjalan baik. Sekarang ada pemikiran untuk melibatkan klub di tingkat daerah agar kontribusinya lebih merata. Namun, formula ini belum tuntas, detailnya akan kami sampaikan Kamis mendatang," kata Erick.
Di sisi lain, Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas konsistensi PSSI dalam menjaga kesinambungan turnamen ini.
Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan Piala Presiden tidak lepas dari kerja sama kolektif seluruh elemen sepak bola.
"Dalam sepak bola tidak ada superman, yang ada adalah super team. Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi antara klub, pemain, sponsor, media, pemerintah daerah, hingga unsur TNI dan Polri dalam aspek keamanan. Semuanya adalah satu kesatuan ekosistem yang terkontrol," tegas pria yang akrab disapa Ara tersebut.
