Penamaan halte hingga stasiun jadi salah satu sumber pemasukan pajak bagi Pemprov DKI Jakarta. Sudah banyak merek yang memilih halte dan stasiun tertentu di Jakarta sebagai brand mereka. Kini, partai politik juga bisa melakukan hal yang sama.
Ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pram menilai, partai politik juga bisa menggunakan halte hingga stasiun sebagai bagian dari branding partai politik mereka.
"Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi, bayar pajak, kepada pemerintah DKI Jakarta. Kami lakukan secara transparan ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar," kata Pramono di sela Perayaan Paskah, dikutip Senin (13/4).
Pramono mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta memang tengah mencari ruang-ruang dan cara-cara baru untuk mengumpulkan pendapatan daerah. Sebab, APBD DKI Jakarta dipotong Rp 15 triliun oleh pemerintah pusat.
"Walaupun dipotong Rp 15 triliun sebenarnya berat banget Pak Erwin sebenarnya berat banget dipotong Rp 15 triliun. Tetapi kami tidak kehilangan kualitas untuk membangun Jakarta. Apa yang dilakukan? Yang kami lakukan adalah membangun trust kepercayaan," ujar dia.
Sejumlah hal sudah dilakukan. Mulai revitalisasi kawasan Barito jadi Taman Bendera Pusaka, pembukaan 24 jam taman-taman di Jakarta, dan memaksimalkan halte dan stasiun transit.
"Blok M yang dulu begitu tidak punya harapan sekarang sudah kayak negara tersendiri. Semua bilang kalau mau ke Blok M ke negara Blok M dan kehidupan masyarakatnya sangat antusias," tambah dia.
"Nanti kami akan segera melakukan pembenahan di Kota Tua dan juga Pasar Baru, Glodok Pancoran, dan sebagainya. Dan pemerataan akan kami lakukan di semua wilayah," ucap dia.
Saat ini, ada MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta yang merupakan BUMD DKI Jakarta. Halte dan stasiun transportasi umum itu bisa dikelola sendiri termasuk soal penamaan halte dan stasiun.
