Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pentingnya transformasi transportasi publik berbasis listrik sebagai langkah strategis menghadapi krisis energi, guna mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak (BBM) serta mendorong kemandirian energi secara nasional.
"Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sebagaimana keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan langkah transformasi harus bersifat strategis dan berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dalam sektor transportasi.
Menurutnya dominasi konsumsi energi pada sektor transportasi, khususnya kendaraan pribadi, menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui kebijakan yang mendorong peralihan ke transportasi publik secara masif.
Ia menekankan, percepatan migrasi menuju transportasi umum berbasis listrik menjadi langkah paling efektif untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi energi di berbagai kota besar Indonesia.
Djoko menilai penggantian armada transportasi publik dengan bus listrik secara bertahap dan masif perlu dilakukan untuk mempercepat proses elektrifikasi sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang ini juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan agar konektivitas semakin baik dan masyarakat terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.
Selain itu, reformasi subsidi energi dinilai mendesak karena selama ini menurut Djoko, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi setiap hari.
Djoko mendorong digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar digunakan oleh angkutan umum serta sektor logistik nasional.
Ia juga mengusulkan relokasi sebagian anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, serta fasilitas pejalan kaki yang aman.
Dalam mendukung elektrifikasi, lanjut Djoko, perlu adanya insentif lebih besar bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor yang memiliki populasi dan konsumsi energi tinggi.
Namun, penerapan insentif tersebut harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memprioritaskan daerah tertentu seperti kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang membutuhkan solusi transportasi efisien.
Djoko juga menyoroti pentingnya pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter dengan dukungan jalur khusus guna mendukung perjalanan jarak pendek yang ramah lingkungan.
Selanjutnya, optimalisasi logistik berbasis jalur rel menjadi strategi penting karena angkutan barang menggunakan kereta api dinilai jauh lebih efisien dibandingkan transportasi jalan berbasis truk.
Ia mendorong percepatan pembangunan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Pulau Jawa dan Sumatera agar distribusi logistik dapat beralih ke moda yang lebih hemat energi.
Selain itu, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 perlu terus dilanjutkan secara seimbang guna mendukung ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional Indonesia ke depan.
"Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi," kata Djoko.
Baca juga: Banjarmasin uji coba transportasi publik mikrotrans listrik
Baca juga: Anggota DPR dorong pembenahan transportasi publik tekan konsumsi BBM
Baca juga: Subsidi bus listrik dinilai lebih bermanfaat untuk kurangi macet
"Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sebagaimana keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan langkah transformasi harus bersifat strategis dan berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dalam sektor transportasi.
Menurutnya dominasi konsumsi energi pada sektor transportasi, khususnya kendaraan pribadi, menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui kebijakan yang mendorong peralihan ke transportasi publik secara masif.
Ia menekankan, percepatan migrasi menuju transportasi umum berbasis listrik menjadi langkah paling efektif untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi energi di berbagai kota besar Indonesia.
Djoko menilai penggantian armada transportasi publik dengan bus listrik secara bertahap dan masif perlu dilakukan untuk mempercepat proses elektrifikasi sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang ini juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan agar konektivitas semakin baik dan masyarakat terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.
Selain itu, reformasi subsidi energi dinilai mendesak karena selama ini menurut Djoko, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi setiap hari.
Djoko mendorong digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar digunakan oleh angkutan umum serta sektor logistik nasional.
Ia juga mengusulkan relokasi sebagian anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, serta fasilitas pejalan kaki yang aman.
Dalam mendukung elektrifikasi, lanjut Djoko, perlu adanya insentif lebih besar bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor yang memiliki populasi dan konsumsi energi tinggi.
Namun, penerapan insentif tersebut harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memprioritaskan daerah tertentu seperti kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang membutuhkan solusi transportasi efisien.
Djoko juga menyoroti pentingnya pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter dengan dukungan jalur khusus guna mendukung perjalanan jarak pendek yang ramah lingkungan.
Selanjutnya, optimalisasi logistik berbasis jalur rel menjadi strategi penting karena angkutan barang menggunakan kereta api dinilai jauh lebih efisien dibandingkan transportasi jalan berbasis truk.
Ia mendorong percepatan pembangunan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Pulau Jawa dan Sumatera agar distribusi logistik dapat beralih ke moda yang lebih hemat energi.
Selain itu, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 perlu terus dilanjutkan secara seimbang guna mendukung ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional Indonesia ke depan.
"Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi," kata Djoko.
Baca juga: Banjarmasin uji coba transportasi publik mikrotrans listrik
Baca juga: Anggota DPR dorong pembenahan transportasi publik tekan konsumsi BBM
Baca juga: Subsidi bus listrik dinilai lebih bermanfaat untuk kurangi macet
