Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman keras terhadap aksi pemalakan yang dialami sopir bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan nilai pungutan mencapai Rp100 ribu.
Menurut Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth-, praktik pungutan liar (pungli) tersebut sangat merugikan para pengemudi kecil yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. Ia juga menilai kejadian ini mencoreng upaya penataan kawasan yang selama ini dilakukan pemerintah.
"Ini jelas merugikan rakyat kecil dan tidak boleh dibiarkan. Tanah Abang adalah kawasan strategis, sehingga harus bebas dari praktik-praktik tidak terpuji seperti ini," ujar Kent dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Kent menegaskan, bahwa salah satu penyebab maraknya pungutan liar adalah belum tertatanya sistem parkir secara menyeluruh dan transparan. Untuk itu, ia mendorong penerapan sistem parkir resmi berbasis cashless atau non-tunai di seluruh kawasan strategis di DKI Jakarta, termasuk Tanah Abang.
Menurutnya, sistem cashless akan membuat seluruh transaksi tercatat secara digital sehingga dapat meminimalisir ruang bagi oknum yang melakukan praktik parkir liar maupun pemalakan.
"Kalau kita sudah menggunakan sistem parkir resmi yang cashless, semuanya akan lebih mudah dikontrol dan dipilah. Mana yang benar-benar resmi, mana yang liar, itu bisa langsung terlihat. Tidak ada lagi alasan untuk menarik uang secara sembarangan," jelas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu juga menyoroti kebiasaan transaksi tunai di lapangan yang dinilai membuka celah penyalahgunaan.
"Kalau masih menggunakan uang cash, ya sulit membedakan. Orang bisa saja mengaku sebagai petugas parkir padahal itu parkir liar. Tapi kalau sudah cashless, semua harus masuk sistem. Di luar itu, kita anggap saja parkir liar dan harus ditindak tegas," tegasnya.
Lebih lanjut, Kent menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memberantas praktik pemalakan di lapangan. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak tegas pelaku pemalakan karena tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori tindak pidana.
"Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tapi sudah mengarah pada aksi premanisme. Satpol PP, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta beserta Aparat Kepolisian harus turun tangan, melakukan patroli rutin, serta menindak pelaku agar ada efek jera," ujarnya.
Selain itu, Kent juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat pengawasan di titik-titik rawan parkir liar, khususnya di kawasan Tanah Abang. Menurutnya, Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum.
"Satpol PP harus lebih aktif lagi dalam melakukan penertiban parkir liar, dan memastikan hanya parkir resmi yang beroperasi. Kalau ada yang memungut di luar sistem, itu harus langsung ditindak di tempat," tegas Kent.
Kent juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara Pemerintah DKI Jakarta, Kepolisian, dan Satpol PP agar penanganan pungutan liar bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, bahwa penataan parkir tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga menyangkut rasa aman dan keadilan bagi Masyarakat DKI Jakarta.
"Kita ingin sopir bajaj dan masyarakat merasa aman, tidak ada lagi tekanan atau pungutan yang tidak jelas. Ini soal keberpihakan kepada rakyat kecil," tutupnya.
(ega/akd)
