Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Indonesia dan Malaysia, dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (9/4).
Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan pengelolaan PLBN memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan lintas batas negara, baik dari sisi keimigrasian, keamanan, maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan.
"Kunjungan ini juga bersifat silaturahim sekaligus berkoordinasi, salah satunya membahas bagaimana membuka perlintasan Sebatik–Tawau," ujar Surya, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ia berharap pembukaan jalur perlintasan resmi tersebut dapat meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Selain itu, Surya berharap optimalisasi pengelolaan PLBN juga dapat meningkatkan pelayanan lintas batas negara sekaligus menekan praktik perlintasan ilegal yang masih terjadi di sejumlah titik perbatasan.
"Dengan adanya jalur perlintasan resmi yang dikelola secara optimal, diharapkan aktivitas masyarakat dapat lebih tertata dan perlintasan ilegal dapat diminimalkan," katanya.
Sementara itu, Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nurdin menyampaikan konsep perlintasan di sejumlah titik perbatasan pada dasarnya telah dirancang dan dibangun, namun masih memerlukan penyempurnaan agar pengelolaannya dapat berjalan lebih efektif.
Dia mengatakan pemerintah sedang merencanakan penambahan delapan PLBN baru sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kawasan perbatasan negara.
Menurut Nurdin, pengembangan PLBN tidak hanya berfokus pada fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
"Dalam rencana pengembangan PLBN ke depan, kami juga memperhatikan kebutuhan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan, baik pada PLBN yang sudah ada maupun yang akan dibangun," ucap Nurdi pada kesempatan sama.
Pada kesempatan sama, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP Siti Metrianda Akuan mengatakan pentingnya mengidentifikasi kondisi PLBN di wilayah Kalimantan sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan kawasan perbatasan.
Identifikasi tersebut, kata dia, diperlukan untuk melihat potensi pengembangan PLBN sekaligus mencari langkah strategis dalam mengurangi jalur perlintasan tidak resmi yang masih digunakan di kawasan perbatasan.
Dia menjelaskan pembukaan jalur perlintasan resmi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Adapun kegiatan tersebut juga menjadi forum untuk memonitor tindak lanjut berbagai rekomendasi kerja sama pengelolaan PLBN yang sebelumnya telah dibahas antara kedua negara.
Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan pengelolaan PLBN memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan lintas batas negara, baik dari sisi keimigrasian, keamanan, maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan.
"Kunjungan ini juga bersifat silaturahim sekaligus berkoordinasi, salah satunya membahas bagaimana membuka perlintasan Sebatik–Tawau," ujar Surya, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ia berharap pembukaan jalur perlintasan resmi tersebut dapat meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Selain itu, Surya berharap optimalisasi pengelolaan PLBN juga dapat meningkatkan pelayanan lintas batas negara sekaligus menekan praktik perlintasan ilegal yang masih terjadi di sejumlah titik perbatasan.
"Dengan adanya jalur perlintasan resmi yang dikelola secara optimal, diharapkan aktivitas masyarakat dapat lebih tertata dan perlintasan ilegal dapat diminimalkan," katanya.
Sementara itu, Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nurdin menyampaikan konsep perlintasan di sejumlah titik perbatasan pada dasarnya telah dirancang dan dibangun, namun masih memerlukan penyempurnaan agar pengelolaannya dapat berjalan lebih efektif.
Dia mengatakan pemerintah sedang merencanakan penambahan delapan PLBN baru sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kawasan perbatasan negara.
Menurut Nurdin, pengembangan PLBN tidak hanya berfokus pada fungsi pengawasan dan pelayanan perlintasan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
"Dalam rencana pengembangan PLBN ke depan, kami juga memperhatikan kebutuhan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan, baik pada PLBN yang sudah ada maupun yang akan dibangun," ucap Nurdi pada kesempatan sama.
Pada kesempatan sama, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP Siti Metrianda Akuan mengatakan pentingnya mengidentifikasi kondisi PLBN di wilayah Kalimantan sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan kawasan perbatasan.
Identifikasi tersebut, kata dia, diperlukan untuk melihat potensi pengembangan PLBN sekaligus mencari langkah strategis dalam mengurangi jalur perlintasan tidak resmi yang masih digunakan di kawasan perbatasan.
Dia menjelaskan pembukaan jalur perlintasan resmi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Adapun kegiatan tersebut juga menjadi forum untuk memonitor tindak lanjut berbagai rekomendasi kerja sama pengelolaan PLBN yang sebelumnya telah dibahas antara kedua negara.
