Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Basuki menyatakan proyek pembangunan gedung lembaga tinggi negara tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 2027–2028.
"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).
Untuk kawasan legislatif, pemerintah menyiapkan pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas 1.579 orang. Desain akhir gedung tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
OIKN juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer untuk konektivitas antargedung yang saat ini memasuki tahap pembersihan lahan.
Baca Juga
- Duh! Harga Bahan Bangunan Diramal Makin Mahal Imbas Konflik Global
- Kabar Baik! Tol Sigli-Banda Aceh Bakal Tersambung Penuh Tahun Ini
- Menteri PU Ungkap Biang Kerok Proyek Tol Getaci Belum Dapat Investor
Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan.
Paket pertama meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Adapun paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kawasan yudisial, serta masjid.
Akses kawasan yudikatif akan didukung jaringan jalan sepanjang 8 kilometer yang terintegrasi dengan klaster perkantoran lainnya.
Selain itu, pemerintah memperkuat infrastruktur air melalui pembangunan embung EC-08, kolam retensi TR01, serta jaringan pipa air minum yang terintegrasi dalam Multi-Utility Tunnel (MUT).
"Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN," pungkasnya.
