Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah-daerah di Sumatera Utara yang tak terdampak bencana, namun mendapatkan dana transfer ke daerah (TKD) besar agar menghibahkan sejumlah dana TKD ke Aceh.
Menurut Tito, Aceh merupakan provinsi dengan dampak bencana banjir-longsor paling besar. Provinsi itu pun masih membutuhkan dana besar untuk pemulihan.
“Oleh karena itu saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit, dan ada yang tidak terdampak—hanya dua (yang terdampak sedikit), yang lainnya enggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan,” ucap Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (13/4).
“Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan. Di daerah-daerah yang berat itu di Aceh, yang enggak ada tambahan, itu dibantu dari Sumatera Utara yang dapat besar tapi enggak terdampak, atau terdampaknya dikit,” tambahnya.
Ia pun merinci dana TKD yang didapatkan kedelapan daerah yang ia sebutkan.
“Medan misalnya, Rp 565 (miliar), bisa melalui mekanisme hibah antar daerah, Rp 50 miliar (bisa dihibahkan). Deli Serdang dapat Rp 493 (miliar), Rp 50 miliar (bisa dihibahkan) ke Aceh Timur,” tutur Tito.
“Simalungun enggak terdampak, dapat Rp 412 (miliar), Rp 30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan enggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar, Rp 261 miliar, Rp 30 (miliar bisa dihibahkan). Serdang Bedagai enggak terdampak. Labuhanbatu enggak terdampak. Kota Pematangsiantar terdampak sedikit. Labuhanbatu enggak terdampak, dapat segitu,” tambahnya.
Menurutnya, sejumlah daerah di Aceh membutuhkan bantuan untuk pemulihan minimal Rp 25 miliar.
“Bantulah Rp 25 miliar: Gayo Lues, Bener Meriah, ini,” tutur Tito.
Ia mengatakan, pemerintah daerah-daerah di Sumut itu pun sudah sepakat untuk menjalankan mekanisme hibah itu.
“Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka enggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah,” tutur Tito.
Ia pun meminta dukungan Komisi II DPR agar hibah ini bisa berjalan lancar.
“Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja,” tandasnya.
