Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Pemeriksaan ahli dalam sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali mengungkap angka signifikan. Auditor BPKP, Dedy Nurmawan, menyampaikan bahwa nilai kerugian negara dari komponen kemahalan harga selama tiga tahun mencapai Rp 1,5 triliun.
Dedy hadir sebagai saksi ahli yang dihadirkan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 13 April 2026. Perkara ini menjerat mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, yang didakwa menyelewengkan anggaran dalam proyek pengadaan perangkat belajar berbasis Chromebook.
Di ruang sidang, Dedy merinci temuan BPKP atas harga pembelian yang tidak wajar pada periode 2020 hingga 2022.
“Kerugian negara dari kelebihan harga yang kami hitung, pada 2020 sebesar Rp 127,9 miliar. Tahun 2021 naik menjadi Rp 544,596 miliar, dan pada 2022 mencapai Rp 895,304 miliar,” ungkapnya, Senin, 13 April 2026.
“Jika dijumlahkan, total kemahalan harga selama tiga tahun itu mendekati Rp 1,5 triliun,” tambahnya.
Selain menemukan pembengkakan harga pada pengadaan Chromebook, Dedy juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak menghitung kerugian untuk pengadaan Chrome Device Management (CDM) senilai USD 44 juta atau sekitar Rp 621 miliar.
“Untuk CDM kami tidak menghitung total kerugiannya. Yang kami lakukan hanyalah mengkaji selisih margin dari proses pengadaan tersebut,” jelasnya.
Jaksa penuntut dalam dakwaan sebelumnya menyebut total kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun, terdiri dari:
• Kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1,567 triliun, dan
• Pengadaan CDM yang dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak memberi manfaat sebesar Rp 621 miliar.
Nadiem sempat mengajukan eksepsi, namun permohonan tersebut ditolak majelis hakim. Sidang pun berlanjut ke tahap pembuktian.
“Eksepsi terdakwa tidak beralasan menurut hukum. Persidangan akan diteruskan ke pemeriksaan bukti,” tegas Ketua Majelis Hakim.
Editor: Redaksi TVRINews
