Sebanyak 4 Bupati dan 2 Wali Kota kena OTT KPK sejak awal 2026. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengaku prihatin dengan fakta tersebut.
"Ya tadi ya memang kita juga prihatin ya dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap oleh penegak hukum khususnya KPK," kata Saan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Saan pun mengingatkan kepala daerah untuk bisa mengelola hasrat. Terutama, kata dia, hasrat kekuasaan terhadap hal-hal pragmatis.
"Nah karena itu apa menjaga kredibilitas integritas dari apa kepala daerah dan juga mungkin semua hal ini penting terutama dalam soal mengelola hasrat lah. Jadi mengelola hasrat sebagai pemimpin itu penting agar jangan apa mengikuti hasrat ketika berkuasa ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya pragmatis apalagi dalam bentuk materi," ucap dia.
Dia mengingatkan bahwa berkuasa bukan berarti mentransaksikan posisi demi mencari keuntungan materi. Ia juga mengingatkan para kepala daerah dari Partai NasDem.
"Jadi mentransaksikan posisi politik, mentransaksikan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis atau pun materi ini harus yang menjadi kesadaran dari seluruh kepala daerah dan khususnya kader NasDem," ucapnya.
"Memang sudah disampaikan kita menjadi kepala daerah itu bukan mentransaksikan posisi yang dimiliki untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya pragmatis dalam materi. Tapi kita mentransaksikan apa yang kita miliki itu untuk kepentingan rakyat banyak di daerahnya yang mereka pimpin. Jadi lebih kepada hal harusnya lebih kepada hal-hal seperti itu," lanjut dia.
Seperti diketahui, KPK telah melakukan OTT terhadap 6 kepala daerah hingga April 2026 ini. Yang paling baru tertangkap tangan yakni Bupati Tulungagung Garut Sunu Wibowo.
Berikut ini daftar kepala daerah kena OTT KPK selama 2026:
1. Gatut Sunu Wibowo - Bupati Tulungagung (April 2026)
2. Syamsul Auliya Rachman - Bupati Cilacap (April 2026)
3. Fadia Arafiq - Bupati Pekalongan (Maret 2026)
4. Muhammad Fikri Thobari - Bupati Rejang Lebong (Maret 2026)
5. Sudewo - Bupati Pati (Januari 2026)
6. Maidi - Wali Kota Madiun (Januari 2026)
(maa/whn)
