JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berpotensi menciptakan monopoli negara yang berperilaku layaknya korporasi swasta dalam pengelolaan air bersih di Jakarta.
Kekhawatiran ini muncul karena masyarakat dinilai tidak memiliki alternatif selain wajib tersambung dengan jaringan perpipaan milik BUMD, yakni PAM Jaya.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PSI, Francine E. V. Widjojo, dalam pandangan umum terhadap Raperda SPAM pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Pramono Siapkan Aturan Ganti Rugi Gangguan Layanan PAM Jaya
Menurut Francine, kewajiban penyambungan ke jaringan perpipaan BUMD dan mekanisme penetapan tarif yang diusulkan direksi berpotensi menciptakan pasar tanpa pilihan bagi masyarakat.
"Konstruksi antara kewajiban penyambungan ke jaringan perpipaan BUMD SPAM pada Pasal 24 dan mekanisme penetapan tarif yang diusulkan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Ranperda ini secara bersamaan menciptakan kondisi yang disebut sebagai Pasar Tawanan atau Captive Market," kata Francine di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memunculkan praktik komersialisasi air bersih, meskipun secara formal tidak terjadi swastanisasi pengelolaan air.
"Kondisi ini menciptakan bentuk komersialisasi terselubung, di mana secara formal tidak terjadi apa yang disebut dengan swastanisasi, tetapi menghasilkan monopoli negara yang berperilaku layaknya korporasi swasta," ucapnya.
Francine mengatakan PSI tidak menampik bahwa sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, air merupakan sumber daya yang dikuasai negara.
Namun, ia menekankan bahwa penetapan tarif tidak boleh berlandaskan pada upaya mencari keuntungan finansial sebesar-besarnya bagi BUMD. Karena itu, PSI meminta agar Raperda turut mencantumkan aturan spesifik mengenai batas tarif konsumen.
"Fraksi PSI memandang bahwa Ranperda ini wajib mencantumkan batas atas tarif air minum yang ditetapkan langsung dalam norma Perda," kata Francine.
Baca juga: Pramono Tegaskan Air Tanah Tak Dilarang di Wilayah yang Belum Terjangkau PAM Jaya
Selain itu, PSI meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat sebelum menentukan tarif air bersih di masa mendatang.
Menurut Francine, masyarakat seharusnya diposisikan sebagai penerima manfaat yang juga berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air bersih, bukan sekadar konsumen.
Soroti kebocoran air hampir 45 persenPSI juga menyoroti inefisiensi pengelolaan akibat tingginya angka kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW) di Jakarta yang mencapai 44,9 persen pada 2025. Angka tersebut jauh di atas target nasional yang berada pada batas maksimal 25 persen.
Francine mengingatkan agar inefisiensi tersebut tidak dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif air.
"Apabila Non-Revenue Water terus dibiarkan tinggi, maka inefisiensi yang terjadi akan langsung berdampak pada perhitungan dan penetapan tarif air minum oleh BUMD SPAM, yang akhirnya kembali mengorbankan warga sebagai pengguna layanan," tuturnya.
