Mendagri Tito Karnavian mendorong sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara yang minim terdampak bencana untuk menyalurkan sebagian dana ke wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih parah. Tito mengatakan banyak daerah yang tak terdampak bencana, tetapi tetap menerima dana transfer ke daerah.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Tito mengaku telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara.
"Saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit dan ada yang tidak terdampak, hanya dua, yang lainnya nggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan. Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan," kata Tito.
"Di daerah-daerah yang berat itu di Aceh, yang nggak ada tambahan, itu dibantu dari Sumatera Utara yang dapat besar tapi nggak terdampak, atau terdampaknya dikit," sambungnya.
Dia pun mencontohkan sejumlah daerah di Sumatera Utara yang menerima alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dari dana tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme hibah antar daerah.
"Simalungun nggak terdampak, dapat Rp 412 (miliar), Rp 30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan nggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar, Rp 261 miliar, Rp 30 (miliar) (buat Aceh)," ujarnya.
Selain itu, Tito juga menyebut daerah lain seperti, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, hingga Pematangsiantar, yang tak terdampak signifikan, dapat berkontribusi membantu wilayah terdampak di Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah.
"Bantulah Rp 25 miliar, Gayo Lues, Bener Meriah, ini. Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka nggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah," lanjutnya.
Tito mengatakan langkah tersebut semata-mata untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, berharap dukungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.
"Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja," tuturnya.
Lihat juga Video Pemprov DKI Jakarta-Sulsel Kirim Dana Bantuan untuk Aceh, Sumut, Sumbar
(amw/idn)
