Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini terletak pada aspek teknokrasi, khususnya dalam perencanaan hingga penyelesaian persoalan teknis di lapangan.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).
“Memang tantangan dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, kalau kita bicara produk adalah tantangan teknokrasi,” ujar Qodari.
Qodari menjelaskan, kemampuan teknokratis dibutuhkan agar pemerintah mampu mengantisipasi masalah sejak awal dan menjalankan program secara efektif.
“Bagaimana bisa mengantisipasi masalah dari awal kemudian membuat perencanaan yang baik, dan menyelesaikan masalah-masalah teknis yang dihadapi di lapangan. Jadi tantangannya adalah teknokrasi,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai pentingnya penempatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknokrasi dalam menjalankan program-program pemerintah.
Ia menyarankan agar pemerintah memastikan posisi strategis diisi oleh pihak yang benar-benar memahami aspek teknis kebijakan.
“Yang berkaitan dengan Pak Kepala sendiri sampaikan tadi soal teknokrasi. Ini sebenarnya dari awal ya saya kira Pak Kepala bicara aja dengan Pak Presiden,” kata Andreas.
“Kalau kita problem kita teknokrasi, cari orang yang teknokrat-teknokrat yang mampu untuk melaksanakan program-program itu. Program-program kebijakan presiden ini, jangan sampai orang yang tidak mempunyai kemampuan teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan, program-program yang membutuhkan kemampuan teknokrasi yang tinggi,” sambung dia.
Andreas pun mencontohkan polemik pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Flores, sebagai salah satu kasus yang menunjukkan lemahnya pemahaman teknokratis di tengah masyarakat maupun pengambil kebijakan.
Menurut dia, minimnya pemahaman teknis membuat diskursus publik menjadi tidak produktif karena diwarnai penolakan tanpa dasar yang kuat.
“Ini kami lihat juga Pak Kepala, yang berkaitan misalnya di dapil saya. Itu satu isu yang sedang sangat kuat di NTT, di Flores khususnya itu soal geothermal. Banyak orang yang bicara soal geothermal ini tidak ngerti barang itu gimana. Jadi akhirnya ada yang asal tolak, saling ya pro kontra yang tidak produktif juga gitu,” jelas Andreas.
“Sementara menurut saya, ini suatu hal yang seharusnya penting menjadi kebijakan. Karena bukan teknokrat yang bicara di situ. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini KSP, yang tadi Pak Frederik singgung mata dan telinganya presiden ya. Mata dan telinga presiden yang bisa menjadi penyambung untuk mengatasi bottleneck seperti yang tadi disampaikan,” tambahnya.
