Komisi IV DPR RI membuka ruang partisipasi luas dalam pembahasan revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melibatkan akademisi hingga praktisi. Langkah ini dilakukan agar regulasi yang disusun lebih adaptif dan berpihak ke peternak.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi IV DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Agenda rapat membahas masukan akademik terkait rencana revisi UU tersebut.
Sejumlah pihak dihadirkan dalam forum ini di antaranya Universitas Gadjah Mada, Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI), Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI), hingga Badan Keahlian Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Dalam forum tersebut, para narasumber menyampaikan berbagai masukan, dari penguatan sistem kesehatan hewan, peningkatan produktivitas peternakan nasional, hingga perlindungan peternak lokal di tengah tekanan pasar global.
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mengatakan keterlibatan akademisi dan praktisi penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
"Masukan dari akademisi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Revisi undang-undang ini harus mampu menjawab tantangan sektor peternakan saat ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional ke depan," ujarnya.
Politikus Gerindra ini menekankan pentingnya keberpihakan regulasi terhadap peternak lokal agar mampu bersaing di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.
"Perlindungan terhadap peternak lokal, peningkatan kualitas produksi, serta penguatan sistem kesehatan hewan harus menjadi prioritas utama dalam revisi undang-undang ini," tambahnya.
Melalui RDPU ini, DPR berharap revisi UU Peternakan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak dan daya saing industri peternakan nasional.
(amw/gbr)
