Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur angkat bicara soal kasus operasi tangkap tangan (OTT) terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung.
Gubernur Jatim itu mengungkap selama ini upaya pencegahan korupsi telah dilakukan. Salah satunya melalui grup komunikasi yang berisi kepala daerah se-Jawa Timur dengan jajaran Bagian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.
“Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK, dan sebetulnya (pimpinan) kabupaten/kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK, sudah ya,” ungkap Khofifah dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Tak hanya itu, Khofifah menyebut bahwa para kepala daerah pernah dipanggil oleh KPK untuk diberikan sosialisasi terkait pencegahan korupsi.
Menurut dia, edukasi yang diberikan KPK seharunya dapat menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan meminimalisir bentuk tindakan korupsi.
“Sebenarnya semua kabupaten/kota sudah pernah dipanggil satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik,” ungkapnya.
Sebagai informasi, dalam satu tahun terakhir tercatat ada tiga kepala daerah di Provinsi Jatim yang terlibat OTT KPK.
Terbaru, Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf, hingga ajudan bupati ditangkap oleh penyidik lembaga antirasuah, Jumat (10/4/2026) lalu.
Kemudian, Maidi Wali Kota Madiun nonaktif dan 15 orang lainnya juga terlibat OTT pada Senin (19/1/2026) silam atas dugaan kasus pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkot Madiun.
Serta Sugiri Sancoko Bupati Ponorogo nonaktif diringkus KPK pada Jumat (7/11/2025) lalu karena diduga terlibat kasus suap jual-beli jabatan dan proyek pembangunan RSUD dr. Harjono Ponorogo. (wld/saf/ipg)
