Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial optimistis pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat selesai sesuai target mengingat ada puluhan ribu tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan fasilitas tersebut di lebih dari 100 titik.
"Beberapa titik pembangunan, jumlah pekerja bahkan mencapai ratusan orang sehingga secara total terdapat sekitar 60 ribu tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tersebut," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial terkait kesiapan operasional program.
Kementerian Sosial mengonfirmasi hingga saat ini progres pembangunan di sejumlah lokasi sudah mencapai 20 - 30 persen berkat kolaborasi kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah untuk memenuhi target penyelesaian.
Adapun target pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut dapat rampung pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan pada Juli untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru.
Baca juga: Menteri PU dorong percepatan SR Tahap II Surabaya rampung Juni
"Pembangunan dilakukan setelah melalui rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk memastikan kesiapan lahan yang telah dinyatakan tanahnya clear and clean, dibangun," ungkapnya menambahkan.
Selain pembangunan infrastruktur, Kemensos juga menyiapkan proses penjangkauan calon siswa yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran kepada keluarga kurang mampu.
"Sudah juga sedang proses ya," cetusnya.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Kementerian Sosial sebagai penyelenggara teknis melaporkan saat ini sudah sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang tersebar di 38 provinsi, dengan kapasitas 15.900 siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Selanjutnya ada 101 Sekolah Rakyat permanen yang dibangun pemerintah tahun ini. Proyek itu menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk membangun total 500 Sekolah Rakyat permanen hingga tahun 2029.
Baca juga: Wamendikdasmen pastikan Sekolah Rakyat ditopang guru berkualitas
Baca juga: Pemerintah targetkan Sekolah Rakyat di Nagan Raya fungsional Juli 2026
"Beberapa titik pembangunan, jumlah pekerja bahkan mencapai ratusan orang sehingga secara total terdapat sekitar 60 ribu tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tersebut," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial terkait kesiapan operasional program.
Kementerian Sosial mengonfirmasi hingga saat ini progres pembangunan di sejumlah lokasi sudah mencapai 20 - 30 persen berkat kolaborasi kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah untuk memenuhi target penyelesaian.
Adapun target pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut dapat rampung pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan pada Juli untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru.
Baca juga: Menteri PU dorong percepatan SR Tahap II Surabaya rampung Juni
"Pembangunan dilakukan setelah melalui rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk memastikan kesiapan lahan yang telah dinyatakan tanahnya clear and clean, dibangun," ungkapnya menambahkan.
Selain pembangunan infrastruktur, Kemensos juga menyiapkan proses penjangkauan calon siswa yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran kepada keluarga kurang mampu.
"Sudah juga sedang proses ya," cetusnya.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Kementerian Sosial sebagai penyelenggara teknis melaporkan saat ini sudah sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang tersebar di 38 provinsi, dengan kapasitas 15.900 siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Selanjutnya ada 101 Sekolah Rakyat permanen yang dibangun pemerintah tahun ini. Proyek itu menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk membangun total 500 Sekolah Rakyat permanen hingga tahun 2029.
Baca juga: Wamendikdasmen pastikan Sekolah Rakyat ditopang guru berkualitas
Baca juga: Pemerintah targetkan Sekolah Rakyat di Nagan Raya fungsional Juli 2026
