Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan tidak ada kenaikan harga beras meski terjadi isu kelangkaan biji plastik yang berdampak pada biaya kemasan produk.
Rizal menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar tidak terjadi kenaikan harga pangan, termasuk beras, demi menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sudah ditentukan pada saat rapat di Istana (Kepresidenan) kemarin, tidak ada kenaikan harga pangan termasuk harga beras," kata Rizal usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.
Menurutnya, kondisi stok beras nasional yang saat ini sangat kuat mencapai 4,72 juta ton, menjadi faktor utama yang memastikan harga beras tetap stabil di tengah berbagai tantangan biaya produksi.
Rizal menyebut cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman dan melimpah sehingga tidak ada tekanan yang signifikan terhadap harga beras di tingkat konsumen.
Meski demikian, Rizal mengakui biaya kemasan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efisiensi distribusi beras kepada masyarakat.
Ia menjelaskan kenaikan harga biji plastik saat ini menjadi persoalan bersama, terutama bagi produk pangan yang menggunakan kemasan plastik dalam jumlah besar untuk kebutuhan distribusi nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong Bulog untuk melakukan penyesuaian kebijakan internal agar tetap mampu mengikuti dinamika harga pasar yang terus berkembang di berbagai daerah.
Ia menuturkan Bulog telah menggelar rapat direksi guna merumuskan langkah strategis, termasuk memberikan ruang penyesuaian biaya kemasan tanpa mengganggu stabilitas operasional secara keseluruhan.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Perindustrian untuk memperoleh dukungan berupa keringanan harga bahan baku kemasan yang digunakan dalam program pangan pemerintah.
Langkah ini penting mengingat sebagian besar beras yang dikemas merupakan bagian dari program bantuan pangan yang menyasar 33,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia serta beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Sehingga mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah, namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Harapannya seperti itu," ucap Rizal.
Meski terjadi penyesuaian harga kemasan, Bulog tetap berupaya menekan biaya seminimal mungkin agar tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan biaya distribusi dan tetap menjaga kualitas kemasan.
Ia optimistis dengan koordinasi yang baik dan pengelolaan biaya yang efisien, harga beras akan tetap terjaga stabil tanpa mengorbankan kualitas kemasan maupun distribusi pangan nasional.
Diketahui, harga eceran tertinggi (HET) beras medium sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan HET bera premium mencapai Rp14.900 per kg.
Sementara itu, untuk beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Baca juga: Dirut Bulog yakin capai target 4 juta ton beras di Juli meski El Nino
Baca juga: Dirut Bulog: Kemasan beras aman di tengah isu kelangkaan biji plastik
Rizal menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar tidak terjadi kenaikan harga pangan, termasuk beras, demi menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sudah ditentukan pada saat rapat di Istana (Kepresidenan) kemarin, tidak ada kenaikan harga pangan termasuk harga beras," kata Rizal usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.
Menurutnya, kondisi stok beras nasional yang saat ini sangat kuat mencapai 4,72 juta ton, menjadi faktor utama yang memastikan harga beras tetap stabil di tengah berbagai tantangan biaya produksi.
Rizal menyebut cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman dan melimpah sehingga tidak ada tekanan yang signifikan terhadap harga beras di tingkat konsumen.
Meski demikian, Rizal mengakui biaya kemasan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efisiensi distribusi beras kepada masyarakat.
Ia menjelaskan kenaikan harga biji plastik saat ini menjadi persoalan bersama, terutama bagi produk pangan yang menggunakan kemasan plastik dalam jumlah besar untuk kebutuhan distribusi nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong Bulog untuk melakukan penyesuaian kebijakan internal agar tetap mampu mengikuti dinamika harga pasar yang terus berkembang di berbagai daerah.
Ia menuturkan Bulog telah menggelar rapat direksi guna merumuskan langkah strategis, termasuk memberikan ruang penyesuaian biaya kemasan tanpa mengganggu stabilitas operasional secara keseluruhan.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Perindustrian untuk memperoleh dukungan berupa keringanan harga bahan baku kemasan yang digunakan dalam program pangan pemerintah.
Langkah ini penting mengingat sebagian besar beras yang dikemas merupakan bagian dari program bantuan pangan yang menyasar 33,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia serta beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Sehingga mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah, namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Harapannya seperti itu," ucap Rizal.
Meski terjadi penyesuaian harga kemasan, Bulog tetap berupaya menekan biaya seminimal mungkin agar tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan biaya distribusi dan tetap menjaga kualitas kemasan.
Ia optimistis dengan koordinasi yang baik dan pengelolaan biaya yang efisien, harga beras akan tetap terjaga stabil tanpa mengorbankan kualitas kemasan maupun distribusi pangan nasional.
Diketahui, harga eceran tertinggi (HET) beras medium sesuai ketentuan pemerintah yakni Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan HET bera premium mencapai Rp14.900 per kg.
Sementara itu, untuk beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Baca juga: Dirut Bulog yakin capai target 4 juta ton beras di Juli meski El Nino
Baca juga: Dirut Bulog: Kemasan beras aman di tengah isu kelangkaan biji plastik
