JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai 1 juta Dollar Amerika Serikat (AS) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, uang tersebut diduga disiapkan Yaqut untuk mengkondisikan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.
“Kita sudah lakukan pemeriksaan juga. Dan kemudian kita sudah lakukan penyitaan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Taufik membenarkan bahwa uang 1 juta Dollar AS tersebut diserahkan Yaqut melalui mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex kepada sosok yang ditunjuk sebagai perantara Pansus Haji DPR berinisial ZA.
Baca juga: Cerita dari KPK: Rencana Sejuta Dolar dari Yaqut untuk Suap Pansus Haji DPR
Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut sudah diterima ZA, tetapi belum sempat diserahkan ke anggota Pansus Haji DPR.
“Fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus. Apakah tadi itu (uang 1 juta Dollar AS) sudah diterima atau sudah digunakan. Sejauh ini yang kita dalami dan yang sudah tertuang dalam berita acara bahwa itu belum sampai digunakan,” ujar Taufik.
Sebelumnya, KPK menyebut bahwa Yaqut sempat berupaya memberikan uang 1 juta dollar AS ke Pansus Haji DPR ketika pansus mulai dibentuk dan melakukan sidang.
“Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, memang ada upaya dari saudara YCQ ketika Pansus ini dibentuk, kemudian memang kan bersidang. Jadi ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak,” kata Deputi Pendindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, 12 Maret 2026.
Baca juga: Yaqut Bantah Terima Uang dari Direktur Maktour dan Ketum Kesthuri
Menurut KPK, uang itu dikumpulkan pejabat Kementerian Agama atas arahan mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dari forum asosiasi biro perjalanan haji.
Uang tersebut berasal dari pungutan terhadap penyelenggara ibadah haji khusus atau biro travel haji.
Gus Alex disebut memerintahkan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama, M Agus Syafi, untuk meminta sejumlah uang kepada para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Besaran pungutan tersebut sekurang-kurangnya 2.500 dollar AS per jemaah sebagai biaya tambahan agar PIHK memperoleh kuota tambahan haji khusus.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI yang pernah menjadi anggota Pansus Haji, Marwan Dasopang, mengaku kaget mendengar adanya upaya pengkondisian yang diungkap KPK.
Marwan menyatakan, dirinya tidak mengetahui adanya upaya tersebut selama proses kerja Pansus Haji DPR yang menyelidiki masalah penyelenggaraan haji 2023-2024.
Baca juga: Ketua Komisi VIII Kaget Yaqut Siapkan 1 Juta Dollar AS untuk Kondisikan Pansus Haji
“Saya enggak tahu. Saya termasuk yang aktif dalam Pansus. Saya terkejut juga karena saya tidak mengetahui itu. Enggak paham saya kalau itu, karena saya menjalankan terus,” kata Marwan, 13 Maret 2026.
