Jakarta, VIVA – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sejatinya menawarkan konsep political bloc (blok politik), alih-alih merger ataupun fusi dengan partai politik lainnya.
Pernyataan itu disampaikan Willy merespons isu Partai NasDem akan merger dengan Partai Gerindra.
"Apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah political bloc. Blok politik, bukan merger," ucap dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 14 April 2025.
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Dia mengatakan political bloc merupakan bagian dari rekayasa politik (political engineering) sebagai upaya mengadang kecenderungan hubungan partai politik dewasa ini yang transaksional.
"Kan selama ini transaksional banget, ya. Nah, kita membutuhkan sebuah political bloc yang solid dari atas sampai ke bawah, begitu. Pemahamannya jangan merger, dong," katanya.
Ia menyayangkan pihak yang memakai narasi merger. Menurut dia, istilah itu tidak tepat dipadukan dalam konteks politik.
Willy mengakui lanskap politik Indonesia pernah diwarnai fusi atau peleburan kepartaian, tetapi hal itu dilakukan atas dasar keputusan negara.
"Kita pernah punya tradisi fusi kepartaian, tapi itu di-drive (didorong) dari atas oleh kekuasaan. Penggabungan partai hanya dua: partai-partai Islam menjadi PPP, partai-partai nasionalis menjadi PDI," tutur dia.
Ia menilai pihak yang menggunakan narasi merger gagal membaca gagasan Surya Paloh yang menurut dia penuh dengan pertimbangan reflektif.
"Dia (pihak yang menggunakan narasi merger) harusnya menangkap Pak Surya itu orang yang berpikir out of the box (lain dari biasanya). Kan kita selama ini berpikir cuma sekretariat bersama, partai koalisi. Koalisi itu dalam proses kandidasi. Sementara di dalam government (pemerintahan), kita tidak mengenal koalisi," kata dia.
"Kita kan (menerapkan sistem) presidensial, pemerintahan koalisi itu dikenal di dalam parlementer," lanjut dia menjelaskan latar belakang gagasan blok politik itu.
Ia pun lebih lanjut mencontohkan penerapan blok politik di Indonesia.
"Golkar itu political bloc. Ingat dulu Undang-Undang yang lama, Undang-Undang partai politik dan golongan karya. Artinya, kita punya dua political bloc, ya. Satu, dulu Bung Karno ketika dia mengeluarkan dekrit itu namanya Front Nasional, yang bernama Nasakom itu. Yang kedua, golongan karya itu sebelumnya Sekber Golkar. Itu political bloc," ucap Willy.
