Papua Barat Usulkan Tambahan TKD Rp1,15 Triliun dan Fleksibilitas Dana Otsus untuk Percepat Pembangunan

Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan usulan tersebut dalam pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin (13/4).

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” ungkap Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal menjadi kendala utama dalam pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di Papua Barat.

Usulan tambahan TKD tersebut berasal dari total pagu anggaran 2026 sebesar Rp3,64 triliun yang mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, serta pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mengusulkan agar dana bagi hasil minyak dan gas dalam skema Otsus dapat dikelola lebih fleksibel, baik dengan dikeluarkan dari kategori TKD maupun tetap dalam skema tersebut dengan ruang pemanfaatan yang lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar Dominggus.

Selain itu, usulan mencakup pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan serta dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Pemprov Papua Barat juga mendorong pembiayaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” kata Dominggus.

Ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat yang memiliki indeks kemahalan konstruksi tinggi serta tantangan wilayah terpencil.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujarnya.