Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan mulai melakukan uji coba rute pelayaran antar pulau dengan menghadirkan layanan transportasi laut berbasis kapal rakyat atau yang dikenal sebagai “pete-pete laut”.
Program ini menjadi upaya meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran bahan bakar minyak (BBM), waktu tempuh, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan uji coba ini merupakan langkah awal untuk mengukur efektivitas rute yang telah dirancang.
“Uji coba ini menjadi langkah awal untuk melihat efektivitas rute, baik dari sisi waktu tempuh maupun konsumsi BBM,” ujar Rheza saat ditemui pada Selasa 14 April 2026.
Rute yang telah melalui tahap survei meliputi perjalanan dari daratan menuju Baralompo, kemudian dilanjutkan ke Bone Tambung, Lumur-Lumur, Lanjungan, Rangai, dan kembali ke Baralompo.
Selain rute tersebut, pemerintah juga merencanakan pengembangan jalur pelayaran hingga ke Lingaring yang memiliki jarak lebih jauh. Namun, realisasi perluasan ini masih menunggu kemungkinan penambahan anggaran di masa mendatang.
Menurut Rheza, berdasarkan kondisi anggaran BBM dalam beberapa bulan terakhir, frekuensi pelayaran secara teoritis dapat mencapai 12 hingga 13 kali dalam sepekan.
Meski demikian, pada tahap awal operasional, layanan pete-pete laut ini diperkirakan baru akan berjalan satu hingga dua kali per minggu.
“Untuk tahap awal, kita sesuaikan dulu dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penentuan jadwal operasional masih dalam tahap kajian, termasuk penetapan hari pelayaran yang paling efektif.
Hal ini mempertimbangkan jenis armada yang digunakan berupa kapal kayu yang memiliki kecepatan lebih rendah dibandingkan speedboat, sehingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama.
Di sisi lain, program ini mendapat respons positif dari masyarakat kepulauan. Kehadiran pete-pete laut dinilai sangat membantu, terutama dalam distribusi barang berukuran besar maupun kebutuhan mendesak.
“Selama ini masyarakat harus menyewa kapal sendiri untuk kebutuhan darurat. Dengan adanya layanan ini tentu sangat membantu,” ungkapnya.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, terutama terkait infrastruktur dermaga. Beberapa wilayah seperti Lumur-Lumur dan Lanjukang belum memiliki fasilitas yang memadai, sementara dermaga di Langkai dinilai belum representatif untuk sandar kapal berukuran besar.
Pemerintah Kota Makassar berencana membangun dermaga di Lanjungan sebagai bagian dari pengembangan kawasan, termasuk untuk mendukung potensi pariwisata.
Selain faktor infrastruktur, kondisi cuaca juga menjadi perhatian, khususnya saat memasuki musim barat pada Mei hingga Juni, di mana gelombang laut cenderung lebih tinggi dan berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran.
Saat ini, pemerintah masih menunggu kejelasan terkait aspek perizinan serta penetapan jadwal operasional secara tetap.
Ke depan, program ini diharapkan mendapat dukungan tambahan armada dari pemerintah pusat guna meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan.
Untuk sementara, operasional kapal masih mengandalkan anggaran BBM yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan rutin. Program pelayaran antar pulau ini masih berada pada tahap pengembangan dan penyesuaian.
Pemerintah menargetkan layanan ini segera diluncurkan sebagai langkah awal, sembari terus melakukan evaluasi agar pelayanan transportasi laut dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.
