Terkini, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengimplementasikan program kerja sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa 14 April 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi Pemerintah Kota Makassar ini mengusung tema “Penguatan SAKIP sebagai Instrumen Transformasi Kinerja Menuju Makassar Berdampak.”
Pembukaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (14/4/2025).Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar sistem administratif atau rutinitas birokrasi, melainkan instrumen strategis yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar teori, tetapi bagaimana sistem governance itu tercermin dari cara kita menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, implementasi SAKIP harus mampu memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Lebih lanjut, Munafri menekankan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankannya secara konsisten.
“Sebagus apa pun sistem yang kita miliki, jika tidak disertai komitmen, maka tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Menurutnya, terdapat dua kunci utama dalam implementasi SAKIP, yakni penerapan sistem yang tepat serta komitmen kuat dalam pelaksanaan.
Orang nomor satu di kota berjuluk Anging Mammiri ini menegaskan bahwa implementasi SAKIP merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.
Munafri juga meminta seluruh kepala SKPD untuk bertanggung jawab penuh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta capaian kinerja di masing-masing unit kerja.
Pembukaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar di Hotel Arya Duta Makassar, Selasa (14/4/2025).“Setiap program harus memiliki arah yang jelas dan terukur. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak memiliki dampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah,” imbuhnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kesinambungan sistem dalam birokrasi, meskipun terjadi pergantian pejabat.
“Boleh orangnya berganti, tetapi sistem harus tetap berjalan dan terus ditingkatkan. Ini adalah proses berkelanjutan yang harus memberikan dampak nyata,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mendorong penguatan koordinasi antar perangkat daerah, termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat, serta Bagian Organisasi.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan implementasi SAKIP berjalan optimal, akuntabel, dan transparan.
Ia mengakui, dalam implementasinya akan terdapat berbagai tantangan. Namun, ia berharap seluruh jajaran dapat menjalankan SAKIP dengan disiplin, kesungguhan, dan komitmen tinggi.
“SAKIP ini akan menjadi cerminan bagaimana kita mengelola pemerintahan. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.
