JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah maraknya penggunaan jasa joki pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui sistem Coretax, muncul kekhawatiran baru yang tidak lagi sekadar berkaitan dengan kemudahan administrasi.
Praktik yang menawarkan solusi cepat bagi wajib pajak ini perlahan membuka celah risiko, terutama dalam aspek keamanan data pribadi yang bersifat sensitif.
Seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pihak ketiga untuk mengurus kewajiban pajak, proses yang seharusnya bersifat personal kini melibatkan pertukaran data dalam jumlah besar.
Informasi seperti Nomor Induk Kependudukan, alamat, hingga data finansial berpindah tangan tanpa jaminan perlindungan yang jelas.
Baca juga: Bukan Sekadar Praktis, Maraknya Joki SPT Coretax Ungkap Celah Serius dalam Sistem Pajak Digital
Kemudahan yang ditawarkan jasa joki seakan memberi sinyal bahwa data pribadi berpotensi menjadi komoditas bernilai tinggi di ruang digital.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai tren penggunaan jasa joki SPT merupakan bagian dari perubahan perilaku masyarakat dalam merespons layanan digital.
Ia menilai, ketika sistem yang seharusnya memudahkan justru dirasa rumit, muncul kecenderungan untuk mencari jalan pintas tanpa mempertimbangkan risiko yang menyertainya.
"Dalam konteks ini, persoalan tidak hanya berhenti pada aspek kepatuhan administrasi, tetapi berkembang menjadi isu serius dalam ranah keamanan siber dan perlindungan data pribadi," kata Pratama saat dihubungi, Selasa (13/4/2026).
Ia menekankan bahwa dalam praktiknya, pengguna sering kali menyerahkan data penting tanpa memahami potensi dampaknya.
Data yang diberikan tidak hanya sebatas identitas dasar, tetapi juga mencakup informasi ekonomi yang sangat pribadi.
Baca juga: Lebih Tinggi Pace, Lebih Mahal Tarif Cerita Joki Lari Raup Rp 400.000 Sehari
“Informasi seperti Nomor Induk Kependudukan, alamat lengkap, nomor telepon, alamat surat elektronik, hingga data penghasilan dan aset menjadi komoditas yang berpindah tangan tanpa mekanisme kontrol yang memadai," katanya.
Dari Kebocoran hingga Perdagangan Data IlegalPratama menilai lemahnya pengelolaan data oleh penyedia jasa menjadi salah satu titik rawan dalam praktik ini.
Tanpa sistem keamanan yang memadai, data pengguna berpotensi terekspos melalui berbagai celah, baik disengaja maupun tidak.
“Risiko utama yang muncul dari praktik ini adalah potensi kebocoran data pribadi. Dalam ekosistem digital yang belum sepenuhnya matang, penyimpanan data oleh penyedia jasa joki sering kali tidak dilindungi dengan standar keamanan yang layak," ujar dia.
Ia juga mengingatkan bahwa data perpajakan memiliki nilai ekonomi tinggi karena memuat informasi lengkap tentang kondisi finansial seseorang, sehingga rentan dimanfaatkan dalam aktivitas ilegal.
Baca juga: Tekanan Leaderboard Kantor, Karyawan Pilih Jalan Pintas Pakai Joki Lari
“Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah potensi keterlibatan praktik ini dalam ekosistem perdagangan data ilegal," jelas dia.
"Data perpajakan memiliki nilai tinggi karena mengandung informasi ekonomi individu yang detail," sambungnya.
Ancaman Pengambilalihan Akun dan Manipulasi DataSelain potensi kebocoran, risiko lain yang muncul adalah penyalahgunaan akses akun oleh pihak ketiga.
Ketika kredensial diberikan secara penuh, kontrol atas akun perpajakan menjadi terbuka bagi pihak luar.
"Kredensial yang dibagikan berpotensi bocor atau digunakan pada perangkat yang telah terinfeksi malware," kata dia.
Baca juga: Dari Hobi Jadi Cuan, Cerita Joki Lari Manfaatkan FOMO dan Validasi Sosial
