Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan alasan di balik pembatasan jumlah kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo menjadi maksimal 1.000 orang per hari.
Kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah menjaga kelestarian kawasan sekaligus melindungi satwa liar dan masyarakat lokal.
Raja Juli menyampaikan kawasan taman nasional memiliki fungsi utama sebagai habitat alami yang harus dijaga secara berkelanjutan.
“Pembatasan jumlah kunjungan wisata di Taman Nasional, khususnya di Taman Nasional Komodo, dilakukan karena Taman Nasional merupakan rumah besar bagi satwa liar darat dan laut, serta rumah bagi masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan,” ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).
Ia menegaskan, Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab langsung untuk menjaga kawasan konservasi tersebut.
“Selain itu, Kementerian Kehutanan juga diberikan mandat oleh negara, untuk menjaga dan melestarikan kawasan taman nasional tersebut,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaannya, pembatasan kuota difokuskan pada sejumlah titik utama wisata di kawasan Taman Nasional Komodo.
“Kami laporkan bahwa fokus pembatasan kuota pengunjung dilakukan hanya pada tiga destinasi wisata, yaitu di Pulau Padar, yang kedua di Pulau Rinca, dan ketiga Pulau Komodo, termasuk 23 lokasi penyelaman di sekitar pulau tersebut,” jelasnya.
Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 1 April 2026, dengan total kuota 1.000 pengunjung per hari yang dibagi ke dalam tiga sesi kunjungan.
“Penetapan kuota pengunjung yang diberlakukan sebanyak 1.000 orang per hari yang dimulai pada tanggal 1 April 2026. Setiap harinya, kuota pengunjung dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama pukul 05.00 sampai 08.00 pagi. Sesi II pukul 08.00 sampai 11.00 siang. Dan sesi III pukul 15.00 sampai 18.00 sore. Sehingga jumlah kuota pengunjung per tahun akan mencapai 365.000 orang,” paparnya.
Raja Juli menekankan, kebijakan pembatasan ini tidak diambil secara mendadak, melainkan telah melalui proses panjang sejak tahun sebelumnya.
“Pembatasan kuota pengunjung telah diinisiasi sejak lama, jadi tidak tergesa-gesa. Bahkan telah dilaksanakan sejak Mei 2025 persiapannya. Diawali dengan diskusi bersama para pemangku kepentingan dan asosiasi pelaku usaha wisata di Labuan Bajo melalui forum group discussion, beberapa FGD. Selanjutnya uji coba pelaksanaan dilaksanakan 4 Februari 2026 yang kemudian diikuti dengan kegiatan monitoring pada tanggal 11 Februari 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut penetapan kuota tersebut juga didasarkan pada kajian ilmiah terkait daya dukung dan daya tampung kawasan.
“Selain itu, penetapan kuota pengunjung didasarkan pada kajian daya dukung dan daya tampung wisata Taman Nasional Komodo tahun 2018. Studi dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Bali dan Nusa Tenggara, P3E, bekerja sama dengan WWF, WWF Indonesia di Loh Buaya Pulau Rinca, pada selatan, dan Loh Liang atau Pulau Komodo. Dan studi pada 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional,” ujarnya.
Selain pembatasan wisatawan, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan upaya konservasi untuk meningkatkan populasi komodo di wilayah lain.
“Selanjutnya berkenaan dengan upaya pengembangan populasi Komodo, saat ini Kementerian Kehutanan melalui proyek Investing in Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species in Flores atau disingkat In-Flores, bekerja sama dengan Global Environment Facility, GEF dan United Nations Development Programme, UNDP, telah melakukan pengembangan populasi Komodo di TWA pada 17 pulau, khususnya di Pulau Ontoloe, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Raja Juli.
“Kegiatan ini telah dilakukan antara lain: satu, melakukan inventarisasi dan identifikasi populasi existing; kedua, pendataan pakan; ketiga, penyiapan kondisi sosial masyarakat; dan empat, perbaikan habitat atau eradikasi tumbuhan invasif,” pungkasnya.
