FAJAR, MAKASSAR — Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik sebagai moda transportasi utama di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih minim. Pemerintah harus menjadi corong sekaligus contoh bagi masyarakat luas.
Misalnya, mengalihkan Kendaraan Dinas (Randis) dari yang berbahan bakar dasar fosil menjadi kendaraan bertenaga listrik.
Peralihan kendaraan dengan mengandalkan Bahan Bakar Fosil ke EV mendesak dalam situasi dewasa ini. Perang berkepanjangan antara Iran – AS dan Israel membuat dunia sedang menuju krisis energi dan BBM
Payung hukum yang menjadi dasar arah kebijakan penggunaan EV perlu didorong melalui ketegasan pemerintah dan keberpihakannya terhadap peralihan sumber energi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menjadi pihak yang paling berperan untuk mewujudkannya.
Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman menerangkan bahwa Presiden memang sudah mendeklarasikan agar pemerintah daerah secara masif ikut mendorong penggunaan kendaraan listrik. Namun, ia menyebut tantangan saat ini adalah kondisi fiskal daerah yang sangat tipis, membuat kebijakan itu berbenturan.
Menurut Jufri, saat ini hampir semua Pemda tengah kesulitan dalam fiskal, sehingga sulit melakukan peralihan kendaraan dinas ke kendaraan yang menggunakan energi listrik.
“Sementara di satu sisi peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik itu kan pertama butuh penyesuaian, yang paling utama adalah ketersediaan anggaran untuk pengadaan kendaraan listrik itu, dalam kondisi sekarang ini semua daerah sudah menetapkan APBD, dan di APBD tidak ada pembelian kendaraan yang ada cuman rental dam seterusnya. Kalaupun itu menjadi sesuatu kebijakan pusat, maka kita harus menunggu sampai perubahan anggaran berikutnya,” ulas Jufri, Senin, 13 April.
Jufri menegaskan bahwa Pemprov berupaya untuk mewujudkan itu. Namun, menunggu kapasitas fiskal yang memadai.
Selain itu, dukungan infrastruktur penunjang seperti keberadaan SPKLU juga penting. Meski sudah ada di beberapa titik terutama di kantor-kantor PLN, namun kata Jufri perlu penambahan secara signifikan agar peralihan ini lebih nyata.
“Tapi tentu penggunaan kendaraan listrik semakin masif tentu perlu ditambah infrastruktur pendukungnya seperti pengadaannya harus lebih banyak lagi, tentu PLN sudah memikirkan keadaan itu dan mitigasinya sudah difikirkan, solusi terkait infrastruktur pendukung kendaraan listrik,” bebernya.
Ia menyadari bahwa pentingnya keberadaan SPKLU tidak hanya di dalam kota. Sebab, masyarakat akan berpikir untuk menggunakan kendaraan listrik jika tidak tersedia SPKLU di sepanjang perjalanan.
“Harusnya (sudah banyak SPKLU), tapi mungkin orang juga berpikir, kalau kita punya semua kendaraan listrik berpikirki pakai ke luar kota, habis baterai menderita kita,” tukasnya.
