Komisi VIII DPR RI menyampaikan sejumlah catatan kepada Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), jelang penyelenggaraan haji 2026. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja di DPR, Jakarta, Selasa (14/4).
Mereka menegaskan, pada prinsipnya mendukung kelancaran ibadah tahunan itu.
Sementara catatan yang disampaikan mencakup kesiapan petugas, pengadaan koper, kapasitas hotel hingga jarak akomodasi jemaah dari Masjidil Haram.
Berikut sejumlah catatan dari 7 Fraksi di DPR:
PKBAnggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menyorot tambahan anggaran Rp 1,7 triliun untuk biaya pesawat jemaah yang sebelumnya disampaikan Irfan tidak akan dibebankan kepada jemaah.
Menurutnya, tambahan itu merupakan hal yang rasional, mengingat tingginya harga avtur di tengah isu geopolitik hari ini.
“Pertama, usulan untuk Rp 1,7 triliun ini memang rasional dan tentu mau tidak mau kita harus setuju dengan skema anggaran BTT (Biaya Tak Terduga) karena ini masuk di force majeure. Seperti itu,” ucap Maman.
“Tetapi memang perlu ada laporan yang lebih rinci dengan argumen yang tepat juga, karena kita sudah menyetujui biaya yang ada. Itu catatannya. Tetapi secara umum kita mencoba memahami dan itu sangat rasional dalam kondisi seperti itu,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kesiapan petugas haji, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada jemaah. Ia meminta agar pembinaan petugas diperkuat.
“Saya minta ini Pak Menteri Haji dan Umrah, tolong kesiapan petugas itu agak sedikit diperkuat kembali, terutama soal cara mereka menyampaikan informasi,” kata Maman.
Ia mencontohkan adanya kasus petugas yang keliru menjelaskan praktik menjamak salat. Menurutnya, kesalahan kecil terkait fiqih dapat membuat jemaah resah.
“Kita ada dua kasus, misalnya kasus di Salatiga kalau nggak salah, soal bagaimana petugas menjelaskan jamak takhir yang salah bahwa boleh menjamak Isya dengan subuh. Wah, itu kan… nanti ada jamak jumbo artinya udah aja dijamak semua,” ujarnya.
Maman juga mengkritik petugas yang menakut-nakuti jemaah soal kondisi perjalanan. Ia meminta kesiapan teknis petugas menjadi perhatian utama.
“Jadi saya mohon Gus Menteri soal kesiapan petugas, hal-hal teknis seperti ini lebih penting lagi,” ucapnya.
PDIPAnggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyebut sayang dengan Kementerian Haji dan Umrah. Dengan begitu, catatan-catatan Komisi VIII menjadi penting untuk menunjang kelancaran ibadah Haji 2026.
“Karena saya sayang kepada Kemenhaj, Pak Menteri, Pak Wamen. Bukan karena apa-apa. Tetapi karena seringkali media menyorotnya itu seperti saya ini antagonis. Padahal enggak, saya sayang sama Kemenhaj. Karena tidak ingin ada Pansus jilid kedua, justru saya menjaga gawang,” ucap Selly.
“Undang-Undang 14 dibuat ini, ingin agar penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pertama kali diselenggarakan betul-betul baik dan tidak ada cacat. Maka dari mulai awal kita merencanakan ini kan harus betul-betul mengurangi kesalahan. Maka Komisi VIII ini kan memberikan catatannya banyak sekali gitu kan,” tambahnya.
Ia pun menyoroti pengadaan koper haji yang dinilai masih bermasalah. Ia meminta mekanisme pengadaan diperbaiki.
“Kaitan koper, kemarin sudah sempat disinggung. Mbok yah koper itu jangan lagi jadi permainan lah, ini urusan jemaah. Kenapa sih harus Garuda pengadaannya? Tahun depan kenapa sih bukan di Kemenhaj aja? Pusing kepala saya,” kata Selly.
Ia juga menyoroti laporan seragam petugas yang belum diterima. “Ada satu jemaah yang dia sampai menangis menyampaikan kepada saya… Dia melakukan istitha’ah kesehatan sampai menghabiskan uang sebesar Rp 10 juta untuk istitha’ah kesehatan, akibat dia dipingpong dan dia termasuk kategori jemaah cadangan,” ujarnya.
GerindraAnggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra, M. Husni, menyoroti kepadatan kamar hotel jemaah di Makkah. Ia menilai kondisi tersebut perlu dicarikan solusi.
“Kemudian, Gus Menteri, kami juga melihat bahwa kapasitas hotel itu 17.500. Berarti kalau diisi dengan 21.000, berarti ada peningkatan kapasitas sampai 20%. Berarti ada orang yang menempati satu kamar bisa 5 sampai 6 orang. Ini juga harus diambil jalan keluarnya,” kata Husni.
Ia meminta agar tidak terjadi desak-desakan, apalagi masih ada hotel kosong di sekitar lokasi.
DemokratSementara anggota Komisi VIII DPR Fraksi Demokrat, Hasan Basri, meminta pemerintah fokus pada penyelenggaraan haji 2026 tanpa memunculkan wacana baru, yakni ‘war tiket’ yang belakangan ramai dibahas.
“Kita sudahlah, nanti-nantilah berwacana ada war tiket gitu… Sekarang kita fokus saja kegiatan musim haji yang sekarang berjalan dengan baik dan sukses,” ujar Hasan.
PANAnggota Komisi VIII DPR Fraksi PAN, Sudian Noor, menyoroti penambahan kawasan pemondokan di Aziziyah yang dinilai lebih jauh dari kesepakatan awal.
“Namun dalam perkembangan terbaru, muncul tambahan kawasan pemondokan di Aziziyah dengan jarak kalau normalnya di maps itu 8 kilo 500… mungkin sampai 13 kilo atau 14 kilo. Tentu hal ini tidak sejalan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan,” kata Sudian.
Ia meminta klarifikasi terkait skema tersebut dan mempertanyakan kemungkinan kompensasi biaya bagi jemaah yang ditempatkan lebih jauh.
“Kami menanyakan apakah ada skema kompensasi atau penyesuaian biaya bagi jemaah yang ditempatkan di kawasan tersebut. Jika tidak, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya.
PKSAnggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyoroti distribusi koper haji yang belum tuntas. Meski ada peningkatan, ia menilai masih perlu percepatan.
“Karena pada rapat yang lalu terkait dengan posisi pembagian koper haji itu masih persentase masih sangat rendah… sudah disampaikan ada perkembangan yang sangat menarik sampai pada posisi persentase 74%,” kata HNW.
Ia meminta adanya sanksi jika terjadi wanprestasi dalam pengadaan koper. “Menurut saya mestinya tidak sekadar dikoreksi, tapi juga ada unsur untuk kemudian bila ini adalah wanprestasi harus ada punishment-nya,” ujarnya.
NasDemAnggota Komisi VIII DPR Fraksi NasDem, Wahidin Halim, menyoroti penempatan jemaah dari Banten di Al Hidayah Tower yang dinilai terlalu jauh.
“Saya dapat laporan… bahwa jemaah haji Banten ditempatkan di Al Hidayah Tower, yang jaraknya 13,5 kilometer atau 30 menit kalau tidak macet,” kata Wahidin.
Ia mempertanyakan jaminan kenyamanan jemaah dengan jarak tersebut.
“Kalau seperti itu, gimana jaminannya? Nyaman dan aman,” ujarnya.
Wahidin juga menyinggung kemungkinan adanya perbedaan biaya serta meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut.
