Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pemerintah daerah di Sumatera Barat segera menangani lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 agar tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat.
Dorongan Percepatan PenangananPermintaan tersebut disampaikan saat Mentan meninjau langsung lokasi terdampak di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman pada Selasa (14/04).
“Kami mohon provinsi dan kabupaten kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat karena uang bantuan ini sudah ada sejak Januari 2026 di provinsi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan penanganan agar tidak berlarut-larut.
Bantuan dan Kendala di LapanganKementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan sebesar Rp75 miliar serta bantuan beras lebih dari Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana.
Khusus Sumatera Barat, bantuan mencapai Rp455 miliar ditambah Rp500 miliar untuk sektor perkebunan.
“Semua biaya rehabilitasi yang mencapai 7.000 hektare itu tanggung jawab pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui penanganan masih terkendala birokrasi di tingkat daerah.
“Bantuan dari Bapak Presiden itu harus betul-betul sampai di masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat realisasi bantuan guna memulihkan sektor pertanian pascabencana.
