Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Terutama terkait infrastruktur sekolah yang masih membutuhkan uluran bantuan.
Puan menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak, baik utama maupun penunjang, merupakan hak dasar anak yang wajib dijamin oleh negara tanpa memandang lokasi geografis.
“Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik adalah dengan memastikan Negara memiliki sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak,” ujar Puan di Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 April 2026.
Baca Juga :
Alokasi MBG dari Anggaran Pendidikan, DPR Beri Penjelasan di MKPuan menyinggung sejumlah potret pendidikan di Tanah Air, seperti siswa SDN Tando di NTT yang belajar di bawah pohon hingga pelajar di Sulawesi Tengah yang harus berenang menyeberangi sungai demi sekolah.
“Hari ini kita melihat bagaimana masih ada anak-anak harus bersekolah di bawah pohon, kesulitan membeli buku dan pensil, bahkan sampai ada yang setiap hari harus melalui perjalanan ekstrem untuk sampai ke sekolah,” tuturnya.
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Istimewa.
Mantan Menko PMK ini menekankan bahwa keberhasilan pendidikan nasional tidak hanya diukur dari capaian akademik atau kurikulum, melainkan dari seberapa cepat negara merespons kebutuhan sekolah di daerah yang jauh dari pusat perhatian. Ia menyambut baik langkah cepat Kemendisdasmen yang mulai membangun ruang kelas di SDN Tando dan jembatan di Parigi Moutong.
“Prinsipnya, Negara harus hadir saat rakyatnya membutuhkan. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” tegas Puan.
Ia juga mengingatkan bahwa infrastruktur penunjang, seperti akses jalan dan jembatan menuju sekolah, memiliki dampak sosial yang besar terhadap keamanan dan kenyamanan siswa. Puan berharap pembangunan ke depan lebih peka dalam membaca titik-titik sederhana namun krusial di wilayah pedalaman.
“Kualitas kebijakan pendidikan nasional justru paling jelas terlihat dari bagaimana Negara menjawab kebutuhan sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat perhatian. Pendidikan yang adil diukur dari seberapa cepat Negara memperbaiki tempat-tempat yang selama ini masih menunggu hak dasarnya dipenuhi,” kata Puan.
