Kenaikan harga plastik akibat konflik Timur Tengah membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah semakin terjepit. Berbagai upaya penghematan dilakukan untuk menyelamatkan usaha.
Kenaikan plastik.untuk kemasan mulai mencekik pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Lia, pengusaha laundry di Banda Aceh, Senin (13/4/2026) menceritakan harga plastik untuk kemasan hasil laundry sudah naik dari Rp 30.000 perkilogram menjadi Rp 55.000 perkilogram.
Saat ini, Lia belum menaikkan biaya laundry-nya. Namun, dia mempertimbangkan untuk menaikkan tarif lima persen.
"Aku ngikut aja, kalau bahan baku naik, harga mau nggak mau naik juga. Tapi ya tetap harus efisiensi di segala bidang," tuturnya.
Kendati mengalami kenaikan dan membuat keuntungan usahanya menipis, Lia lebih berharap ketersediaan semua bahan baku dan energi termasuk BBM, gas, dan listrik terjaga. Ketika ketersediaan masih memadai, usaha masih berjalan.
Ufie yang menjalankan gerai jus buah di Bogor juga menceritakan kenaikan segala kemasan plastik yang bahkan mencapai 100 persen. Harga buah-buahan yang menjadi bahan baku usahanya pun sudah ikut merambat. Saat ini, kenaikan harga buah-buahan berkisar 30 persen.
"Sampai kapan ya saya bisa bertahan (tidak menaikkan harga)? Sekarang sudah mulai hitung-hitung untuk menaikkan harga," katanya.
Pengusaha kue kering dan roti di Bekasi Elly Adhe pun mengeluhkan hal serupa. "Toples yang biasa Rp 4.000, sekarang Rp 7.500. Plastik kaca untuk roti biasanya Rp 30.000 perseratus lembar, sekarang Rp 50.000. Bahan baku seperti tepung juga mulai naik, tapi relatif lebih sedikit," ujarnya.
Selain harga mahal, persediaan toples pun di beberapa toko langganannya berkurang. Karenanya, untuk menjaga keberlangsungan usaha, Elly berburu toples ke mana-mana. Dia pun mulai menghitung untuk menyesuaikan harga jual produk kue keringnya. Adapun untuk harga roti, dia menaikkan Rp 500 per buah.
Kenaikan harga plastik terjadi kerumitan tersendiri bagi UMKM menyusul kenaikan harga salah satu bahan baku plastik, yakni nafta. Data Trading Economics mencatat harga nafta menyentuh 901,9 dollar AS perton pada 10 April 2026 atau naik 5,7 persen dari posisi akhir Maret. Angka ini melonjak lebih dari 50 persen sejak eskalasi konflik dimulai akhir Februari lalu (kompas.id, 12 April 2026).
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menjelaskan, dalam kaitan dengan plastik, secara garis besar ada dua kelompok UMKM. Pertama, UMKM yang produksinya sangat tergantung bijih plastik seperti pembuat terpal, pembuat kue, penjual jus, dan lainnya. UMKM ini akan sangat terdampak kenaikan harga plastik, apalagi harga plastik global sudah meningkat 40-50 persen.
Kedua, UMKM yang hanya menggunakan plastik sebagai alat bantu seperti kresek pembungkus jualannya saja atau bukan kebutuhan primer. Di pelaku UMKM seperti ini, kenaikan harga plastik tak terlalu signifikan kendati tetap terasa.
Edy menyarankan pelaku UMKM untuk mengikuti cara ritel modern yang tidak lagi memberikan kantung kemasan secara gratis, tetapi berbayar. Ini bisa menjadi cara efisiensi.
Selain itu, Edy berharap budaya untuk membeli produk secara curah dengan membawa kemasan sendiri dari rumah semakin kuat. Ini akan mengurangi penggunaan plastik. Dia mencontohkan Pom Minyak Goreng yang dibuat Asosiasi UMKM yang memungkinkan warga membeli minyak goreng sesuai kemampuan bayarnya. Kemasan plastik pun tak diperlukan karena konsumen membawa botolnya sendiri.
Di sisi lain, pemerintah diharap lebih serius mengelola sampah. Pemilahan sampah plastik perlu dibudayakan sehingga sampah plastik bisa didaur ulang dan menjadi bahan baku plastik lagi.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga plastik akibat rantai pasok dan karena pedagang berpikir perang belum diketahui kapan berakhir. Ketika permintaan tetap dan persediaan berkurang, harga pasti naik.
Menghadapi kenaikan harga plastik ini, menurut Esther, ada dua alternatif yang bisa dilakukan pelaku usaha. Pertama, tetap menggunakan plastik dan kenaikan harga dibebankan kepada konsumen. Kedua, tidak menggunakan plastik dan mencari alternatif kemasan lain yang lebih ramah lingkungan.
Di satu sisi, Esther mengingatkan tren global saat ini adalah memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan atau menggunakan produk-produk yang dihasilkan secara ramah lingkungan.
Karenanya, pemerintah semestinya menggunakan momentum ini untuk pembenahan, mengurangi kemasan berbahan fosil dan mendorong produk lebih ramah lingkungan termasuk energinya maupun kemasannya.
"Pemerintah bisa memberikan subsidi untuk kemasan ramah lingkungan supaya harganya lebih murah dan memberikan pajak tinggi untuk kemasan plastik. Jadi masyarakat bisa mendapat kemasan ramah lingkungan dengan harga murah," kata Esther.
Dengan menerapkan pigovian tax - pajak yang dikenakan untuk mengatur perilaku konsumen, pemerintah bisa sekaligus mendorong produk-produk ramah lingkungan termasuk kemasan yang digunakannya. Tak hanya kemasan yang lebih aman untuk bumi karena masih bisa diurai, hal ini akan sesuai dengan tren global dan membuat produk Indonesia bisa bersaing di dunia. (INA)
