jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan.
Pembahasan ini dilakukan bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran BNPP di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/4).
BACA JUGA: Mendagri Tito Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan Masyarakat
Mendagri Tito mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menyasar kawasan perbatasan.
Dia menyebut Kementerian PKP telah menganggarkan perbaikan 15 ribu unit RTLH di daerah perbatasan.
BACA JUGA: Terbitkan SE, Mendagri Tito Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
“Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15 ribu, tadinya sepuluh ribu, ini [dinaikkan menjadi] 15 ribu. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” jelasnya.
Mendagri Tito menugaskan BNPP agar memetakan daerah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut, termasuk jumlah unit di masing-masing wilayah.
BACA JUGA: PPPK Terancam PHK, Mendagri Tito: Jangan Mengharapkan Solusi yang Terakhir Ini
Sementara itu, untuk data detail masyarakat penerima program, BNPP dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebab, kata Mendagri, BPS telah mengantongi data detail kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk yang tinggal di RTLH.
Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima.
“Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri Tito meyakini program tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, sehingga dapat memperkuat nasionalisme.
Dengan demikian, mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan.
“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan,” jelasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
