Mochamad Irfan Yusuf Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa wacana penerapan sistem “war tiket haji” masih sebatas pembahasan awal dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Ia memastikan, antrean jemaah yang telah berjalan selama ini tidak akan dihapus.
Menurut Irfan, ide tersebut muncul dalam forum Rapat Kerja Nasional sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia.
“Itu masih wacana. Jemaah tidak perlu khawatir, antrean yang sudah berjalan tidak akan dihanguskan,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat, terutama bagi calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.
“Bagi jemaah yang sudah antre 5, 10, bahkan 15 tahun, tidak perlu khawatir karena antrean tetap menjadi dasar keberangkatan,” tegasnya.
Irfan menjelaskan bahwa pembahasan terkait skema percepatan antrean, termasuk konsep yang sempat disebut sebagai “war tiket”, masih membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini masih wacana panjang yang perlu dibahas bersama banyak stakeholder, mulai dari DPR, pelaku haji, hingga jemaah. Tidak mungkin diputuskan dalam waktu singkat,” jelasnya.
Ia juga membuka kemungkinan penggunaan istilah atau skema lain dalam implementasinya nanti, sehingga tidak harus menggunakan konsep “war tiket” seperti yang berkembang di publik saat ini.
“Pembahasan tetap berjalan, tapi mungkin nanti bukan dalam bentuk ‘war tiket’, melainkan skema lain yang lebih tepat,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga sempat menjajaki opsi pemanfaatan kuota negara lain sebagai solusi percepatan antrean. Namun, menurut Irfan, langkah tersebut belum mendapat respons positif dari pemerintah Arab Saudi.
“Penggunaan kuota negara lain sudah pernah kami coba jajaki, tetapi pemerintah Saudi masih belum membuka peluang untuk itu,” ungkapnya.
Terkait usulan prioritas bagi lansia dan penyandang disabilitas, Irfan menyebut hal tersebut juga masih dalam tahap pembahasan dan akan dikaji lebih lanjut.
Meski berbagai opsi tengah dikaji, Irfan mengaku belum dapat memastikan adanya skema baru dalam waktu dekat untuk memangkas antrean haji secara signifikan.
“Untuk tahun depan, saya belum terlalu yakin sudah ada skema baru. Tapi kami akan terus berupaya mencari terobosan untuk mempercepat pengurangan antrean,” pungkasnya.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil ke depan tetap akan mengedepankan prinsip keadilan serta menjaga hak jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat haji.(faz/ipg)
