Jakarta: Transformasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dinilai telah memicu krisis identitas global sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi negara-negara kekuatan menengah (middle powers).
Hal tersebut disampaikan Peneliti Senior Chatham House, Galip Dalay, dalam Middle Powers Conference 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.
Dalay menilai perubahan kebijakan AS berdampak berbeda bagi negara Barat dan non-Barat. Bagi negara Barat, perubahan tersebut mengguncang identitas geopolitik mereka, sementara bagi banyak negara di Timur Tengah, ketidakkonsistenan AS bukanlah hal baru.
Ia juga menyoroti fenomena yang semakin menguat, di mana negara-negara middle power kini cenderung menjalin hubungan dengan berbagai blok kekuatan secara bersamaan.
Fenomena ini ia sebut sebagai “geopolitik poligami”, yakni kemampuan untuk berada dalam beberapa aliansi sekaligus.
“Namun tanpa nilai-nilai yang kuat sebagai perekat, berbagai penyelarasan ini berisiko tidak memiliki makna strategis,” ujarnya.
Dalay memperingatkan bahwa fleksibilitas tanpa fondasi nilai justru dapat melemahkan posisi middle power dalam jangka panjang. Mencegah Dominasi Kekuatan Selain itu, ia menyoroti menurunnya peran negara-negara besar dalam isu kemanusiaan, mediasi perdamaian, dan pembangunan global, seiring meningkatnya fokus pada sektor pertahanan dan keamanan.
Dalam kondisi tersebut, peran sebagai mediator dan penjaga stabilitas mulai diambil alih oleh negara-negara dari Global South.
Dalay juga mengingatkan bahwa negara kekuatan menengah tidak boleh mengabaikan pentingnya hukum internasional.
Menurutnya, bagi negara adidaya, hukum internasional mungkin dapat dinegosiasikan. Namun bagi middle power, aturan tersebut menjadi fondasi utama untuk mencegah dominasi kekuatan semata.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas kawasan antara negara-negara kekuatan menengah, baik dari Global South maupun Global North, khususnya dalam upaya perdamaian.
“Peacemaking adalah bidang yang membutuhkan kerja sama yang lebih efektif antar middle power,” katanya.
Pandangan ini menegaskan bahwa di tengah perubahan tatanan dunia, kekuatan menengah tidak hanya dituntut fleksibel, tetapi juga memiliki arah dan nilai yang jelas dalam menentukan posisi strategisnya. (Kelvin Yurcel)
Baca juga: Trump Ancam 'Penghancuran Total' di Iran, Pakar: Hanya Bluffing
Kebijakan Trump Picu Krisis Identitas Global dan Tantangan bagi Middle Power
