REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pasokan energi bagi masyarakat, sembari berupaya mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan kapasitas kilang domestik. Langkah ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sebuah siniar di Jakarta, Selasa.
Menurut Bahlil, ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga terkait dengan kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah berusaha memastikan energi tetap tersedia dan terjangkau. Sebagai bagian dari upaya memperkuat energi domestik, pemerintah mengembangkan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).
Upaya ini diharapkan akan mengurangi ketergantungan impor secara bertahap, meskipun memerlukan waktu dan investasi yang signifikan. Bahlil mengungkapkan keberhasilan pemerintah, seperti peningkatan kapasitas kilang domestik termasuk di Balikpapan, serta implementasi program biodiesel, yang telah berhasil menghentikan impor solar.
Namun, tantangan masih ada pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global. Bahlil menambahkan, pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga pasokan energi dan melindungi daya beli masyarakat.
Saat ini, Indonesia membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor hampir satu juta barel per hari, dengan sekitar 20–25 persen melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Target Kebijakan B50 Tahun 2026
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerapan campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo. Menurut Prabowo, langkah ini akan menempatkan Indonesia pada posisi lebih aman menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun. Airlangga menegaskan bahwa Pertamina sudah siap mengimplementasikan kebijakan tersebut, yang berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.
