Liputan6.com, Bali - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, secara resmi membuka The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) yang diselenggarakan pada 14–17 April 2026 di Bali International Convention Center. Momen ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transformasi sistem pemasyarakatan menuju pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis dan berkelanjutan.
Mengusung tema Getting Smart on Justice: Healing Hearts, and Safer Societies, Menteri Agus menerangkan hal ini mencerminkan dinamika sistem pemasyarakatan saat ini yang bergerak menuju pendekatan yang lebih cerdas dan berbasis data.
Advertisement
“Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice, di mana hukum tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada reintegrasi sosial.
“Pemulihan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat, sehingga dapat memulihkan hubungan sosial yang sempat terputus,” tambahnya.
Dalam konteks safer society, Menteri Agus menyoroti peran strategis Balai Pemasyarakatan melalui pembimbingan dan pengawasan untuk memutus mata rantai residivisme serta menciptakan harmoni antara masyarakat dan penegak hukum.
Selain itu, Menteri Agus menegaskan bahwa WCPP merupakan forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan pemasyarakatan dari berbagai negara untuk saling bertukar pengalaman, merumuskan model pembinaan yang ideal, serta menghasilkan rekomendasi sebagai rujukan praktik terbaik di tingkat global. Forum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pengembangan pidana alternatif dan pembebasan bersyarat.
Pada kesempatan ini, pihaknya menyoroti tingginya komitmen global, di mana para delegasi dari 44 negara tetap hadir di tengah dinamika dan eskalasi geopolitik dunia. Ia menyebut kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.
“Dipilihnya Bali tidak terlepas dari nilai budayanya yang merepresentasikan wajah Indonesia, di mana kearifan lokal berjalan seiring dengan kemajuan zaman,” ujarnya.
Pihaknya mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah Bali serta menyoroti keterlibatan Warga Binaan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan, termasuk melalui produk-produk yang dipamerkan kepada delegasi internasional.
“Hal ini diharapkan menjadi motivasi bagi Warga Binaan untuk terus produktif sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Indonesia juga membuka ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai negara terkait pola pembinaan, seiring dengan perubahan paradigma pemidanaan yang kini bergeser dari pendekatan pemenjaraan menuju pembinaan, pemulihan, dan kerja sosial, sebagaimana juga tercermin dalam pembaruan KUHP dan KUHAP.
Kongres ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari 44 negara yang terdiri dari praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan di bidang pemasyarakatan. Selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai agenda, mulai dari sesi pleno, diskusi tematik, hingga pertukaran praktik terbaik.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi internasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem keadilan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan di berbagai negara.
