PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa. Kali ini yang menjadi tujuan utama ialah Rusia dan Prancis. Ini untuk ketiga kalinya Prabowo melawat ke kedua negara tersebut, sekaligus bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dari kacamata diplomatik, intensitas pertemuan itu menandakan hubungan baik Presiden Prabowo dengan kedua pemimpin penting dunia tersebut. Kunjungan Presiden ke Eropa, terutama ke Rusia, disebut mengusung agenda pokok melanjutkan kerja sama energi, termasuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional, utamanya ketersediaan minyak untuk menambah cadangan dalam negeri.
Agenda tersebut tentu saja sangat krusial jika mengingat situasi geopolitik global saat ini yang amat cepat berubah. Khususnya terkait dengan dampak dari perang di Timur Tengah yang telah menyebabkan gangguan distribusi energi secara global. Apalagi, kini tidak hanya Indonesia yang membutuhkan pasokan minyak dan gas dari sumber alternatif selain Timur Tengah. Negara-negara lain pun melakukan hal yang sama.
Karena itu, kita sangat berharap kunjungan diplomatik Prabowo tersebut dapat menghasilkan capaian yang nyata dan konkret. Komitmen-komitmen kesepakatan dan kerja sama strategis memang sudah diungkapkan oleh para kepala negara itu kepada media. Namun, kita tidak boleh naif bahwa hasil nyata dari sebuah lawatan tidak bisa sekadar komitmen atau momerandum of understanding (MoU), tetapi mesti berbuah perjanjian mengikat.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow. Dok. Bakom RI
Tentu perlu langkah-langkah teknis lanjutan hingga komitmen itu berujung perjanjian ataupun kontrak kerja yang mengikat. Maka dari itu, kita patut mendorong pemerintah, khususnya agar lebih melibatkan menteri-menteri teknis terkait dan jajaran mereka untuk memastikan kelanjutan tersebut. Baik dari segi kebijakan maupun sektor bisnis dan perusahaan yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah.
Dari hasil lawatan ke Rusia, sudah ada pernyataan positif dari Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev kepada media setempat dalam merespons permintaan Indonesia soal pasokan minyak. Tsivilev menyebut Rusia menempatkan diri sebagai pemasok yang dapat diandalkan dan kontrak jangka panjang sedang digodok.
Hal ini tentu saja merupakan sinyal yang sangat bagus. Akan tetapi, kita juga perlu menuntut pemerintah untuk jeli dan dapat memastikan kontrak yang menguntungkan. Tidak hanya itu, harus ditegaskan pula bahwa dalam kontrak ataupun perjanjian apa pun, kedaulatan negara mesti ditempatkan di posisi paling atas. Kerja sama dengan negara lain tidak boleh membuat penjagaan terhadap kedaulatan negara luput.
Perjanjian maupun kontrak yang demikian tentunya tidak hanya membutuhkan keterlibatan menteri teknis dan para pakar, tetapi juga para diplomat berpengalaman. Diplomasi dan negosiasi yang kuat akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah perjanjian atau kontrak kerja sama.
Dalam pertemuan dengan Putin, Presiden Prabowo menyatakan akan menangani sendiri sejumlah kerja sama. Kita tentu mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden dalam upaya mempercepat tercapainya kesepakatan.
Namun, sekali lagi, Presiden harus menyadari pentingnya keterlibatan unit-unit teknis, juga para pakar dan diplomat. Tidak hanya demi perjanjian yang konkret dan mumpuni, tapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan negaralah yang diperjuangkan.
