Liputan6.com, Jakarta - Minggu pagi, 19 Desember 1948, langit di atas Yogyakarta mendadak pekak oleh raungan mesin pesawat dan ledakan bom. Ibu kota Republik Indonesia itu sedang digempur habis-habisan oleh pasukan Belanda.
Belum sempat debu akibat serangan di Jawa mengendap, hanya berselang satu jam, Belanda juga membombardir Bukittinggi. Sumatera Barat adalah target vital, karena kota di kaki Gunung Singgalang inilah yang disiapkan menjadi benteng terakhir andai Yogyakarta lumpuh.
Advertisement
Di tengah situasi genting yang mencekam, tepat tiga jam setelah serangan dimulai, Presiden Sukarno mengambil langkah krusial. Dalam sidang kabinet darurat di Yogyakarta, Bung Karno memutuskan untuk memberikan mandat penuh kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara, yang saat itu kebetulan sedang berada di Sumatera Barat.
Ada dua keputusan berat yang lahir dari rapat tersebut. Pertama, Sukarno dan Hatta memilih tetap tinggal di Yogyakarta meski sadar risiko ditangkap sudah di depan mata. Kedua, memberikan kuasa kepada Sjafruddin untuk segera membentuk pemerintahan darurat. Benar saja, tak lama setelah rapat bubar, duet pemimpin bangsa itu ditawan dan dibuang ke Pulau Bangka.
Sumpah di Tepi Ngarai Sianok
Mendengar kabar jatuhnya Yogyakarta, Sjafruddin tidak tinggal diam. Ia segera berunding dengan Gubernur Sumatera, Tgk Moh Hasan. Sore itu, sekitar pukul 18.00 WIB, di sebuah rumah sederhana yang letaknya tak jauh dari keindahan Ngarai Sianok yang sunyi, sebuah keputusan sejarah diambil. Hasan menyetujui pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sesuai instruksi yang dikirimkan Sukarno.
Tepat pada 22 Desember 1948, PDRI resmi diproklamirkan. Sjafruddin berdiri sebagai nakhoda utama, didampingi jajaran menteri yang siap bertaruh nyawa. Ada Teuku Mohammad Hassan (Wakil Ketua sekaligus Menteri Dalam Negeri/PPK/Agama), Sutan Mohammad Rasjid (Menteri Keamanan/Sosial), Lukman Hakim (Menteri Keuangan/Kehakiman), Ir. Mananti Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum/Kesehatan), serta Ir. Indracaya (Menteri Perhubungan/Kemakmuran).
Sementara di tengah hutan, Jenderal Sudirman tetap teguh memegang komando sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.
Setelah proklamasi itu, hidup Sjafruddin dan kabinetnya berubah menjadi pelarian panjang. Menjadi musuh paling dicari Belanda, mereka harus berpindah-pindah, menembus hutan rimba demi menghindari kejaran peluru musuh.
Tak jarang, para pemimpin bangsa ini harus bermalam di semak belukar pinggiran Sungai Batanghari, tidur berselimut lembapnya udara hutan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang terus menipis. Namun, lapar tak sanggup menyurutkan semangat mereka.
