Setahun menjabat Gubernur Jakarta, Pramono Anung merasakan perbedaan mencolok antara birokrasi pusat dan daerah. Di Jakarta, ia dituntut gercep atau segera mengambil keputusan dan tindakan atas persoalan masyarakat.
Pramono dilantik menjadi Gubernur pada 20 Februari 2025. Dalam pidato perdananya, jabatan sebagai kepala daerah disebut sebagai amanah sekaligus tantangan.
Tanggung jawab besar memimpin kota berpenduduk 11 juta jiwa itu coba dijawab melalui 40 program quick wins (hasil terbaik cepat). Ia juga bertekad menyempurnakan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Selain itu, dia diharapkan menuntaskan masalah klasik sembari mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, lebih maju, dan lebih sejahtera.
”Saya, kan, lama banget di pusat ya. Pernah menjadi pimpinan DPR, menteri dua periode, Sekretaris Presiden. Begitu menjadi Gubernur Jakarta memang totally different. Karena sebagai Gubernur Jakarta itu persoalan lapangannya riil, menyangkut masyarakat, harus segera diambil tindakan, keputusan,” ungkap Pramono dalam wawancara khusus Kompas untuk program siniar ”Gercep”, Selasa (14/4/2026).
Siniar ini akan ditayangkan pada Jumat (17/4/2026) di Kompas.id dan Youtube Harian Kompas.
Namun, pengalaman panjang di pemerintah pusat diakui sangat membantunya menangani persoalan di Jakarta. Apalagi, ia tidak menjanjikan yang tidak mungkin dikerjakan ketika maju sebagai calon gubernur maupun setelah dilantik.
Program quick wins 100 hari pertama, misalnya, diklaim hampir semuanya terselesaikan. Namun, ada persoalan serius yang masih menjadi perhatiannya, yaitu masalah rasio gini atau ketimpangan antara masyarakat kaya dan warga miskin.
Hampir semua orang kaya di Tanah Air ada di Jakarta. Di lain sisi, Jakarta masih menjadi tanah harapan bagi orang untuk datang mengadu nasib.
”Orang yang tidak mempersiapkan diri kemudian ingin survive (bertahan hidup) akan struggling (kesulitan) di Jakarta. Sering kali inilah yang jadi persoalan. Oleh karena itu, upaya menekan rasio gini di Jakarta perlu effort (usaha) luar biasa,” tutur Pramono.
Sejauh ini, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan telah melakukan sejumlah usaha untuk menurunkan rasio gini. Ia percaya pendidikan adalah kata kuncinya.
Untuk itu, Pemprov Jakarta menggulirkan program Kartu Jakarta Pintar Plus yang dibagikan kepada 707.000 lebih siswa dengan anggaran Rp 1,6 triliun. Kemudian, ada Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi 16.920 mahasiswa jenjang S-1 sampai S-3.
Jakarta bahkan sedang mempersiapkan beasiswa untuk studi luar negeri. Program itu ditargetkan mulai berjalan di tahun 2027.
Selain masalah rasio gini, persoalan banjir, macet, dan polusi juga masih mendera Jakarta. Pramono menyadari perlu terobosan untuk mengurai masalah klasik tersebut.
Langkah pertama adalah mengembangkan Transjabodetabek. Layanan Transjakarta diperluas hingga berbagai daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
”Karena problem utama Jakarta itu ketika sekitar 4 juta orang pagi atau sore hari datang ke Jakarta. Kemudian, sore atau malam hari pulang ke kediamannya masing-masing. Itulah problem utama Jakarta sehingga terjadi kemacetan,” ujar Pramono.
Pada saat yang sama, angkutan umum belum menjadi pilihan. Konektivitasnya sudah 92 persen, tetapi penggunanya masih 23-24 persen.
Oleh karena itu, sebagai daya tarik, maka dibuka rute Blok M ke Bogor, Blok M ke Depok, Blok M ke Alam Sutera, dan Blok M ke Ancol.
”Bahkan, orang sekarang bercanda (bakal ada) Blok M ke Bandung dan sebagainya. Tetapi tanpa orang sadari sebenarnya sekarang ini relatif Transjabodetabeknya berjalan dengan baik. Termasuk yang baru dibuka kemarin, Blok M ke Soekarno-Hatta dan juga dari Cawang ke Cikarang,” kata Pramono.
Setahun Pramono, publik juga bertanya apa saja program yang mewakili pemerintahannya. Sebab, dalam berbagai kesempatan, ia berulang kali mengutarakan akan membereskan proyek-proyek dari kepemimpinan sebelumnya.
Beberapa di antaranya monorel warisan Bang Yos (Sutiyoso), RS Sumber Waras di era Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dan konektivitas Jakarta International Stadium yang dibangun Anies Baswedan.
”Ada. Itu yang pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Sekarang sudah kami kirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan juga ke menteri koordinator terkait. Dalam waktu dekat, kami akan mulai untuk membangun PLTSa,” ujar Pramono.
Jika tiga PLTSa terbangun, lanjut Pramono, persoalan sampah Jakarta akan terselesaikan. Saat ini jumlah sampah per hari berkisar 7.500-8.000 ton.
