KORUPSI lagi, korupsi lagi. OTT (operasi tangkap tangan) lagi, OTT lagi. Apa enggak enek mendengar berita soal pengungkapan korupsi yang terus-terusan muncul? Apa enggak bosan ngomongin korupsi berulang-ulang?
Ya, pasti enek, tentu saja bosan. Namun, bagaimana lagi? Faktanya pelaku korupsi malah tak kenal kata bosan. Masak kita mau diam saja? Apalagi belakangan ini, yang berulang bukan cuma praktik korupsinya, melainkan juga pelakunya. Dalam beberapa kasus dugaan korupsi yang berujung OTT oleh KPK, pelakunya berasal dari golongan yang sama, yaitu kepala daerah.
Rasanya kita seperti sedang menonton film yang diputar berulang-ulang di stasiun televisi setiap musim liburan. Alurnya ketebak, tokohnya itu-itu saja (kalau bukan kepala daerah, ya kroninya), dan antiklimaksnya selalu sama. Berpose memakai rompi oranye di depan gedung KPK sambil melambaikan tangan. Sesekali ditambah senyuman.
Teranyar, kabar buruk perihal korupsi kepala daerah datang dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sang bupati ditangkap komisi antirasuah itu dan sudah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo seakan tak mau kalah dengan lima kepala daerah lain yang lebih dulu ditangkap KPK sejak Januari 2026. Ada Bupati Pati, Wali Kota Madiun, Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Apakah ini yang disebut 'berlomba-lomba dalam kejahatan'? Entahlah.
Yang pasti, dengan melihat tren yang terus berulang dari satu kota ke kota lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, kiranya tidak salah bila ada yang bilang bahwa korupsi kepala daerah di negeri ini sudah bukan lagi fenomena, melainkan parasit. Kalau dunia politik dan birokrasi diibaratkan sebuah rawa, mereka ialah eceng gondok.
Dari jauh, permukaannya terlihat hijau dan indah. Itu bisa terlihat saat mereka berkampanye, belum terpilih. Namun, di bawah permukaan atau ketika mereka sudah terpilih, akar mereka ternyata menjerat dan menyumbat aliran air ke masyarakat. Dicabut satu, tumbuh lebih banyak. Begitu terus sampai rawanya kering.
Dalam pengibaratan yang lain, korupsi kepala daerah laiknya arisan warga. Dikocok rutin dan dapatnya bergiliran. Lama-lama korupsi bukan lagi dianggap dosa besar, melainkan sekadar risiko jabatan yang lumrah, bisa menimpa siapa saja yang sedang dirundung sial.
Ilustrasi korupsi. Dok. MI
Ikhwal penyebab kepala daerah seakan tidak punya takut dan malu untuk merepetisi korupsi, sudah banyak analisisnya. Ada yang bilang karena tingginya biaya atau mahar politik yang memicu ketergantungan pada sponsor atau donatur. Ada juga yang menyebut lantaran lemahnya sistem pengawasan, sifat serakah, integritas yang rendah, serta budaya permisif terhadap suap dan proyek pemerintah.
Akan tetapi, ada satu faktor lagi yang sering kali terlupa, yaitu penerimaan masyarakat. Konon, kita ini bangsa yang amat pemaaf sekaligus pelupa. Betul bahwa sifat pemaaf ialah sebuah kebaikan. Namun, kalau salah menempatkan maaf, tahukah bahwa kebaikan itu justru bisa menjadi bensin bagi korupsi yang terus berulang?
Celah itulah yang kerap dengan cerdik dimanfaatkan mereka, para koruptor itu. Mereka tahu, hujatan atau makian bakal dilontarkan publik saat mereka tertangkap basah melakukan korupsi. Namun, mereka juga amat paham bahwa hal itu cuma akan berlangsung sebentar.
Nanti, setelah keluar penjara, cukup bangun citra sedikit, bagi-bagi bantuan, publik bakal lupa dan memaafkan lagi. Padahal, maaf seharusnya hanya untuk mereka yang salah jalan, bukan untuk mereka yang sengaja melencengkan jalan demi syahwat pribadi.
Karena itu, kiranya kita perlu melakukan semacam cancel culture bagi para koruptor. Publik mesti kompak 'membatalkan' karier koruptor seperti halnya sering dilakukan terhadap selebritas yang melakukan kesalahan fatal, seperti pelecehan atau perselingkuhan. Kalau terhadap selebritas saja bisa, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama pada mereka yang merampok uang rakyat?
Cancel culture bagi koruptor bahkan mestinya lebih 'kejam'. Ia harus menjadi pengucilan sosial yang total. Jangan beri mereka panggung, jangan beri mereka kesempatan untuk merasa masih terhormat setelah mengkhianati amanah rakyat. Jika kita tak mampu menghukum mereka lewat jeruji yang kukuh, setidaknya hukum mereka dengan pengabaian yang total.
Pendeknya, cancel culture harus bisa mematikan relevansi mereka di masyarakat. Tanpa ada hukuman sosial semacam itu, apalagi kalau kita masih saja mau menjadi penonton yang sopan di tengah perampokan yang terang-terangan, jangan menyesal kalau koruptor akan selalu bermunculan dan korupsi terus beranak pinak.
Dengan absennya sanksi sosial yang membuat para koruptor gentar, penjara mungkin cuma dianggap sebagai tempat istirahat. Sekadar jeda atau masa tunggu sebelum masyarakat lupa dan memberi maaf. Setelah itu, bukan tidak mungkin, mereka akan kembali dengan kejahatan yang lebih sempurna.
(Dewan Redaksi Media Group, Ahmad Punto)
