JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq meminta pemerintah fokus untuk mengatasi persoalan antrean calon jemaah haji, khususnya dari kelompok lanjut usia (lansia).
Hal tersebut disampaikan di hadapan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf yang melempar wacana war tiket haji.
Menurutnya, mempercepat antrean merupakan sesuatu yang perlu dicari solusinya, mengingat banyaknya calon jemaah haji yang lama menunggu dan membuat fisiknya tidak lagi optimal.
"Kita harus jujur melihat realitas. Banyak jemaah lansia yang sudah menunggu lama, bahkan ada yang wafat sebelum sempat berangkat. Ini yang harus menjadi prioritas kebijakan," ujar Maman dalam rapat kerja dengan Menhaj di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2026), dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen.
Baca juga: Ketua Komisi VIII: Tambahan Ongkos Haji Harus Ditanggung Negara, Jangan Dibebankan ke Jemaah
Ia mendorong pemerintah menyusun kebijakan afirmatif untuk calon jemaah haji lansia, beberapa di antaranya adalah menambah kuota, menyusun skema prioritas pemberangkatan, hingga perbaikan sistem verifikasi.
Harapannya, sistem antrean haji di Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi calon jemaah.
"Kebijakan haji bukan sekadar soal teknis keberangkatan, tetapi menyangkut keadilan sosial dan pelayanan ibadah. Negara harus hadir memastikan mereka yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas," ujar Maman.
Di samping itu, ia menyorot Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang melontarkan wacana war tiket haji di tengah penyelenggaraan ibadah haji 2026 atau 2447 Hijriah.
Baca juga: Menhaj Ungkap Kesiapan Logistik Haji 2026, Koper Jemaah Mulai Didistribusikan
Kemenhaj, kata Maman, seharusnya fokus terlebih dahulu kepada penyelenggaraan ibadah haji 2026 ketimbang melempar wacana yang belum pasti.
"Kita sedang memasuki fase krusial persiapan haji. Semua pihak seharusnya fokus pada kesiapan layanan jemaah, bukan justru memunculkan wacana baru yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat," ujar Maman.
"Kalau Prematur, Kita Hentikan"Diketahui, pemerintah disebut mulai mengkaji kembali sistem yang ada untuk mencari solusi untuk mengatasi persoalan antrean panjang ini.
Salah satu solusinya adalah wacana war tiket haji yang pertama kali dilontarkan oleh Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Irfan menanggapi polemik wacana penerapan sistem war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga: Pemerintah-DPR Belum Tetapkan Sumber Dana Talangan Kenaikan Ongkos Haji
Politikus Gerindra itu mengakui bahwa dirinya sebagai pihak yang pertama kali melontarkan gagasan tersebut dan siap bertanggung jawab atas wacana itu.
“Ini yang sempat rame ini, saya akui war tiket, war tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini,” ujar Irfan.
Ia juga membuka kemungkinan untuk menghentikan pembahasan wacana tersebut apabila dinilai terlalu dini.
"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," jelas Irfan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
