BEKASI, KOMPAS.com — Aksi pemalakan yang menimpa sebuah warung tegal (warteg) di kawasan Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, dinilai tidak hanya sebagai tindak kriminal semata, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial ekonomi yang lebih luas di wilayah perkotaan.
Pengamat sosial Mohammad Zaki Arrobi menilai maraknya aksi premanisme sangat bergantung pada keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.
Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat turut memengaruhi keberanian korban untuk melapor.
Baca juga: Viral Pemalakan di Warteg Bekasi, Pelaku Ancam Korban: Awas Ketemu di Jalan
“Kalau penegak hukumnya serius tentu masyarakat juga tanpa diminta akan melapor. Tapi kalau penegakan hukumnya masih setengah hati, apalagi ada oknum-oknum yang terlibat juga, masyarakat akan menggunakan media sosial untuk menyampaikan keresahan,” ujar Zaki saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/4/2026).
Zaki mengatakan, masyarakat cenderung menyuarakan keresahannya melalui media sosial apabila penegakan hukum dinilai belum optimal.
Kondisi ini memperkuat persepsi publik terhadap slogan “no viral no justice”.
“Ini sangat beresonansi dengan suara-suara dari berbagai kalangan,” kata dia.
Premanisme sebagai Gejala Sosial EkonomiMenurut Zaki, istilah premanisme kerap merujuk pada tindakan kekerasan di ruang publik, seperti pungutan liar dan pemaksaan terhadap pelaku usaha maupun pengguna jalan.
Namun, fenomena tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama dari sisi sosial ekonomi.
Urbanisasi dengan modal dan keterampilan terbatas membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses pekerjaan layak di kota.
Baca juga: Cegah Pemalakan, Anggota DPRD Usul Parkiran di Tanah Abang Pakai Cashless
Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya lapangan kerja, terutama setelah pandemi Covid-19 serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan industri seperti Bekasi dan Tangerang.
“Premanisme ini tidak hanya sesimpel ada pelaku kejahatan, tetapi fenomena gunung es dari persoalan ketenagakerjaan, lapangan pekerjaan, dan ketidakadilan akses terhadap kehidupan yang layak,” ujarnya.
Korban dan Pelaku dari Kelompok Sosial yang SamaDalam kasus pemalakan warteg di Bekasi Selatan, Zaki menilai korban dan pelaku kerap berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang relatif sama, yakni kelompok masyarakat kelas bawah yang rentan.
Premanisme dapat menyasar siapa saja, namun yang paling sering menjadi korban adalah pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima dan pemilik warung.
Baca juga: Kronologi Pemalakan Mobil Pelat D di Tanah Abang: Minta Rp 300.000, Rampas E-Money
“Yang perlu digarisbawahi, pelakunya juga sering berasal dari kelas sosial ekonomi yang relatif sama,” katanya.
