Proyeksi 2026, Ekonomi RI dalam Tekanan

JAKARTA, KOMPAS — Perekonomian Indonesia diproyeksikan melambat ke level 4,7-5 persen pada 2026. Perkembangan ini sejalan dengan prospek ekonomi global dan persoalan struktural domestik. Akibatnya, dunia usaha, sektor ketenagakerjaan, hingga daya beli rumah tangga berisiko tertekan.

Berbagai lembaga multilateral telah memproyeksikan perlambatan ekonomi global pada 2026. Laporan terbaru disampaikan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam acara Spring Meetings 2026 yang diselenggarakan IMF-Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/3/2026) waktu setempat.

Chief Economist and Director Research Department IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan, perang di Timur Tengah telah menghambat pemulihan ekonomi global pada 2026. Penutupan Selat Hormuz dan kerusakan fasilitas energi kritis di Timur Tengah berisiko menyebabkan krisis energi.

”Kami mengasumsikan konflik akan berlangsung singkat dengan kenaikan harga energi mencapai 19 persen pada 2026. Namun, dampak negatif tetap tidak dapat dihindari,” ujarnya dalam konferensi pers.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan mencapai 3,1 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027, melambat dibandingkan laju pertumbuhan pada 2025 yang sebesar 3,4 persen. Proyeksi pada 2026 ini juga telah direvisi turun sebesar 0,2 persen poin dari perkiraan awal tahun.

Ia menambahkan, skenario lebih buruk dari konflik di Timur Tengah dapat mengakibatkan kenaikan harga energi, inflasi meningkat, dan pengetatan pasar keuangan lebih lanjut sepanjang tahun. Pertumbuhan berisiko turun ke level 2,5 persen, dengan laju inflasi hingga 5,4 persen.

Dampak paling parah dialami negara-negara di Teluk. Guncangan saat ini mirip dengan lonjakan harga komoditas pada 2022.

Bahkan, dalam skenario terburuk, IMF mengasumsikan gangguan pasokan energi akan berlanjut hingga tahun depan, dengan disertai ketidakstabilan makroekonomi lebih besar. Ekonomi global turun menjadi 2 persen pada 2026 dan 2027, dengan laju inflasi lebih dari 6 persen.

”Dampak paling parah dialami negara-negara di Teluk. Guncangan saat ini mirip dengan lonjakan harga komoditas pada 2022,” katanya.

Sejalan dengan pelambatan ekonomi global, IMF turut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai 5,11 persen. Angka ini direvisi turun dari perkiraan Januari 2026 yang sebesar 5,1 persen.

Proyeksi tersebut sejalan dengan laporan dari beberapa lembaga multilateral. Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,7 persen, dari sebelumnya sebesar 4,8 persen pada Oktober 2025.

Begitu pula dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam laporan Economic Outlook Interim Report OECD pada Maret 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dipangkas dari 5 persen pada Desember 2025 menjadi 4,8 persen pada Maret 2026.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi berpendapat, proyeksi pertumbuhan Indonesia yang turun ke kisaran 4,7-4,8 persen pada 2026 (versi Bank Dunia) dapat dibaca sebagai sinyal pelambatan nyata bagi sektor riil.

Artinya, dunia usaha akan lebih berhitung dalam menambah kapasitas, menahan belanja modal, dan memperketat arus kas. Perusahaan tidak akan mudah membuka lini usaha baru jika permintaan global melemah, biaya energi naik, dan prospek pasar penuh ketidakpastian.

”Dalam situasi seperti ini, sektor yang bergantung pada ekspor, bahan baku impor, dan konsumsi kelas menengah akan lebih cepat merasakan tekanan,” katanya.

Berikutnya, dampak tersebut akan merambat ke pasar kerja dan daya beli. Ketika ekspansi usaha melambat, lowongan kerja ikut menyusut, perekrutan baru tertahan, dan kenaikan upah kehilangan tenaga dorong. Jika pendapatan rumah tangga turun, konsumsi juga ikut melemah.

Menurut Syafruddin, pertumbuhan Indonesia akan terancam mengingat konsumsi rumah tangga adalah mesin utama ekonomi domestik. Artinya, perlambatan ekonomi tidak boleh dianggap ringan. Meski angka itu terlihat aman di atas kertas, implikasinya dapat menekan dunia usaha dan sektor rumah tangga.

Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus bergerak dalam satu garis. Fiskal perlu fokus menjaga permintaan domestik melalui belanja produktif, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan dukungan nyata bagi sektor padat karya.

Di tengah pelambatan global, disiplin dan ketepatan kebijakan akan menentukan apakah Indonesia hanya melambat atau benar-benar kehilangan momentum.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah sebaiknya befokus pada penciptaan lapangan kerja, perlindungan daya beli, serta keberlanjutan investasi. Di sisi lain, kebijakan moneter menjaga stabilitas rupiah, inflasi, dan kepercayaan pasar, sembari membuka ruang pelonggaran secara hati-hati, apabila tekanan eksternal mereda.

”Di tengah pelambatan global, disiplin dan ketepatan kebijakan akan menentukan apakah Indonesia hanya melambat atau benar-benar kehilangan momentum. Saat ini, penurunan prospek pertumbuhan ekonomi tersebut lebih dipengaruhi oleh keberlanjutan konflik geopolitik Timur Tengah,” kata Syafruddin.

Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, berpendapat, dalam situasi ini, perekonomian Indonesia membutuhkan kebijakan kontrasiklus.

Dengan kata lain, kebijakan fiskal perlu lebih ekspansif dengan memprioritaskan belanja untuk menjaga daya beli masyarakat dan meminimalkan tekanan sektor riil melalui skema insentif. Sementara itu, kebijakan moneter tetap berfokus pada pengendalian stabilitas nilai tukar rupiah.

”Sektor riil akan terdampak dari sisi harga yang meningkat, terutama harga energi, dan meningkatnya ketidakpastian usaha yang menahan investasi. Implikasinya akan terjadi pelambatan sektor riil,” ujar Riefky.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan, dunia usaha saat ini menghadapi dua tekanan sekaligus, yaitu kenaikan biaya produksi dan logistik di satu sisi, serta permintaan baik domestik maupun ekspor yang belum sepenuhnya kuat di sisi lain.

Meski demikian, penting untuk ditegaskan bahwa efisiensi tenaga kerja adalah pilihan terakhir bagi pelaku usaha.

Kombinasi ini membuat pelaku usaha cenderung mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati, khususnya dalam ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru. Dampaknya, penyesuaian saat ini lebih banyak pada penahanan ekspansi, efisiensi operasional, dan optimalisasi kapasitas produksi yang ada.

”Meski demikian, penting untuk ditegaskan bahwa efisiensi tenaga kerja adalah pilihan terakhir bagi pelaku usaha,” katanya.

Pada prinsipnya, ia melanjutkan, dunia usaha masih berupaya melakukan beberapa penyesuaian, seperti penyesuaian strategi secara prudent melalui penguatan efisiensi operasional, pengelolaan pipeline proyek dan sumber daya secara efektif, serta pengelolaan ekspansi secara selektif sesuai dinamika permintaan.

Selain itu, penguatan manajemen risiko dilakukan melalui beberapa strategi, meliputi lindung nilai (hedging) valuta asing untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, penyesuaian struktur biaya dan sumber daya, termasuk diversifikasi pemasok dan substitusi bahan baku.

Shinta menambahkan, dunia usaha juga terus berupaya melakukan pengelolaan kas dan eksposur valuta asing secara disiplin. Langkah ini penting agar operasionalisasi perusahaan tetap stabil di tengah risiko tekanan dari sisi eksternal.

”Dalam menghadapi potensi prolonged disruption dan tekanan inflasi global ataupun domestik, Apindo memandang pemerintah perlu mengambil langkah strategis, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah hingga panjang,” ujarnya.