Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pemerintah perlu memperkuat diplomasi internasional untuk menambah kuota haji Indonesia.
HNW seperti keterangan diterima di Jakarta, Selasa menjelaskan upaya penambahan kuota haji itu menjadi langkah strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jamaah haji Indonesia saat ini.
"Diplomasi haji harus dilakukan untuk mendapatkan penambahan kuota, baik melalui komunikasi di level OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) maupun kerja sama dengan negara yang kuotanya tidak terpakai," kata dia.
Dia juga menyoroti potensi penambahan kuota berdasarkan jumlah populasi Muslim Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi kuota haji saat ini.
Ia menjelaskan saat ini kuota haji Indonesia masih mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim tanah air. Namun, menurut dia, skema tersebut masih dapat dinegosiasikan.
"Kalau memungkinkan, rasio itu bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000. Kalau itu bisa dicapai melalui diplomasi haji maka solusi untuk mengurangi antrean sebenarnya sudah ada di depan mata," tuturnya.
Sebagai bagian dari strategi diplomasi haji, dia juga mendorong pemerintah untuk menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang kuota hajinya tidak terserap sehingga dapat dialihkan ke Indonesia.
"Ini harus menjadi upaya serius karena antrean haji kita sangat panjang dan membutuhkan solusi konkret," ucapnya.
Dia menekankan setiap penambahan kuota tetap harus mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya terkait pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus.
"Tujuan utama kita adalah memangkas daftar tunggu yang panjang agar masyarakat tidak harus menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat haji," kata HNW.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf mengatakan Pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait skema penggunaan kuota haji negara tetangga. Namun, kesepakatan belum tercapai.
"Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome (terbuka) dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi,” ucap Menhaj Irfan ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).
Baca juga: Menhaj tegaskan "war" tiket haji masih wacana, jemaah tak perlu takut
Baca juga: Komisi VIII DPR nilai "war ticket" tak selesaikan masalah antrean haji
HNW seperti keterangan diterima di Jakarta, Selasa menjelaskan upaya penambahan kuota haji itu menjadi langkah strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jamaah haji Indonesia saat ini.
"Diplomasi haji harus dilakukan untuk mendapatkan penambahan kuota, baik melalui komunikasi di level OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) maupun kerja sama dengan negara yang kuotanya tidak terpakai," kata dia.
Dia juga menyoroti potensi penambahan kuota berdasarkan jumlah populasi Muslim Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi kuota haji saat ini.
Ia menjelaskan saat ini kuota haji Indonesia masih mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim tanah air. Namun, menurut dia, skema tersebut masih dapat dinegosiasikan.
"Kalau memungkinkan, rasio itu bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000. Kalau itu bisa dicapai melalui diplomasi haji maka solusi untuk mengurangi antrean sebenarnya sudah ada di depan mata," tuturnya.
Sebagai bagian dari strategi diplomasi haji, dia juga mendorong pemerintah untuk menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang kuota hajinya tidak terserap sehingga dapat dialihkan ke Indonesia.
"Ini harus menjadi upaya serius karena antrean haji kita sangat panjang dan membutuhkan solusi konkret," ucapnya.
Dia menekankan setiap penambahan kuota tetap harus mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya terkait pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus.
"Tujuan utama kita adalah memangkas daftar tunggu yang panjang agar masyarakat tidak harus menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat haji," kata HNW.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf mengatakan Pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait skema penggunaan kuota haji negara tetangga. Namun, kesepakatan belum tercapai.
"Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome (terbuka) dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi,” ucap Menhaj Irfan ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).
Baca juga: Menhaj tegaskan "war" tiket haji masih wacana, jemaah tak perlu takut
Baca juga: Komisi VIII DPR nilai "war ticket" tak selesaikan masalah antrean haji
