JAKARTA, KOMPAS.com - Pemandangan kabel utilitas yang semrawut hingga menumpuk di atap rumah warga tak jarang ditemui di Jakarta.
Namun, kabel yang menjuntai dan melintang tak beraturan ternyata bukan sekadar menimbulkan masalah estetika kota, tapi juga keselamatan warga.
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia, Muh Azis Muslim, menegaskan bahwa persoalan kabel utilitas di ibu kota harus segera ditangani dengan pendekatan jangka panjang, bukan cuma penataan sementara.
Baca juga: Potret Kabel Semrawut Jakarta: Menjuntai Rendah, Ganggu Lalu Lintas hingga Ancam Nyawa
"Ketika kita bicara masalah kabel semrawut di Jakarta, itu tidak hanya sekadar soal estetika, keindahan, dan kerapian. Tapi lebih dari itu, ini kita bicara soal keamanan dan keselamatan warga. Itu yang utama," kata Azis saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (14/4/2026) malam.
Menurut Azis, ada beberapa faktor mengapa penataan kabel belum juga menjadi standar di kawasan padat Jakarta.
Salah satunya adalah faktor warisan infrastruktur dari pertumbuhan kota yang sangat cepat, namun minim perencanaan utilitas terpadu.
"Kita lihat beragam provider telekomunikasi, jaringan listrik, kabel fiber optic, dan berbagai macam instalasi jaringan masing-masing berada pada tiang yang berbeda-beda. Kalaupun tidak, ya tergabung di dalam tiang listrik," jelas Azis.
Selain masalah infrastruktur, faktor biaya pemindahan jaringan kabel ke bawah tanah atau ducting yang memakan anggaran cukup besar juga menjadi kendala.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebenarnya sudah berupaya menggerakkan kembali proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Azis menilai, inisiatif memindahkan jaringan kabel dari udara ke bawah tanah ini sangat bagus, namun harus dikawal secara ketat agar menjadi program yang berkelanjutan.
Baca juga: Kabel Semrawut di Kalideres Menjuntai ke Atap, Warga Takut Rumahnya Kebakaran
Pembiaran masalah kabel ini hingga bertahun-tahun tanpa solusi permanen juga dinilai tak lepas dari minimnya kolaborasi antar-instansi terkait.
"Misalnya PLN punya jaringan sendiri, terus berbagai macam provider operator telekomunikasi dan jaringan lain juga sendiri. Ini menunjukkan adanya fragmentasi, ketidakterpaduan, dan ketiadaan kolaborasi. Karena masing-masing menunjukkan egonya sendiri," ucapnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya penegakan aturan terhadap keberadaan kabel-kabel ilegal.
Penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap kabel yang tidak sesuai standar selama ini dinilai masih bersifat reaktif dan belum rutin dijalankan.
Padahal, risiko dari kondisi kabel yang semrawut di kawasan padat penduduk sangatlah tinggi, terutama risiko kebakaran.
