Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) BUMN mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan negara di tengah pesatnya ekonomi digital.
Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.
Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan membahas penguatan integrasi sistem pembayaran pajak digital lintas negara agar proses transaksi dapat berjalan lebih cepat, real-time, serta mudah diakses masyarakat.
Dony menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembayaran pajak digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).
Integrasi ini dinilai krusial untuk menjawab tantangan administrasi pajak di era digital, terutama dalam memastikan proses yang lebih efisien sekaligus meminimalkan hambatan teknis dalam pelaporan dan pembayaran.
Baca Juga
- BP BUMN Dorong Penguatan AirNav untuk Tingkatkan Keselamatan Penerbangan
- BP BUMN Siapkan Lahan di 5 Kota untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
- Kinerja Bank Pelat Merah Diramal Tetap Solid pada Kuartal I/2026
Di sisi lain, BP BUMN menyatakan dukungan terhadap penugasan pemerintah kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital nasional.
Langkah ini sejalan dengan implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2025 yang menjadi dasar penguatan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.
